KPK Sita 6 Barang dari Aktivis 98 Faizal Assegaf, Kasus Bea Cukai Melebar dan Makin Panas, Ini Fakta Korupsi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Terbaru, penyidik menyita enam barang dari Faizal Assegaf, yang diketahui merupakan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri sekaligus aktivis 98.

Langkah penyitaan ini menjadi sorotan karena membuka kemungkinan adanya aliran fasilitas atau pemberian yang berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diusut.

Enam Barang Disita, Didominasi Alat Elektronik

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan terhadap enam item barang milik Faizal Assegaf.

“Seingat saya ada enam item yang disita. Beberapa di antaranya adalah alat elektronik,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, barang-barang tersebut disita sebagai bagian dari kebutuhan penyidikan. Bahkan, KPK berencana membuka secara rinci barang bukti tersebut kepada publik dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi.

Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen KPK dalam menjaga akuntabilitas penanganan perkara, terutama yang menjadi perhatian publik.

Pengakuan Faizal: Terima Barang dari Tersangka

Dalam pemeriksaan, Faizal Assegaf disebut telah mengakui adanya penerimaan barang atau fasilitas dari pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

Budi menyampaikan bahwa pengakuan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara.

“Yang bersangkutan sudah mengakui kepada penyidik terkait penerimaan barang atau fasilitas dari tersangka,” katanya.

Atas dasar itu, penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimaksud untuk memperkuat alat bukti dalam proses hukum.

Tiga Saksi Diperiksa, Termasuk Pegawai DJBC

Sebelumnya, KPK telah memeriksa tiga saksi dalam kasus ini, yakni Faizal Assegaf, serta dua pegawai DJBC, yaitu Muhammad Mahzun dan Rahmat.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya pemberian fasilitas oleh tersangka berinisial RZ, yang diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026.

Penyidik juga menggali lebih dalam terkait maksud dan tujuan pemberian fasilitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang.

Peran Tersangka RZ Jadi Kunci

Nama RZ menjadi pusat perhatian dalam perkara ini. Sebagai pejabat tinggi di DJBC, posisinya dinilai strategis dan memiliki kewenangan besar dalam proses penindakan dan penyidikan.

KPK kini tengah mendalami apakah pemberian fasilitas kepada pihak luar, termasuk Faizal Assegaf, berkaitan langsung dengan kepentingan tertentu dalam kebijakan atau penanganan kasus di DJBC.

Jika terbukti, hal ini dapat mengarah pada dugaan suap atau gratifikasi yang melibatkan pejabat negara.

Dilaporkan ke Polisi, KPK Tegaskan Tetap Profesional

Di tengah proses penyidikan, muncul dinamika baru. Faizal Assegaf melaporkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 April 2026.

Faizal menilai pernyataan Budi kepada media telah merugikan reputasinya. Ia bahkan mengaku telah mengirimkan somasi sebelumnya, namun tidak mendapat respons.

Namun, KPK tidak gentar menghadapi laporan tersebut.

“Tidak ada masalah. Semua yang kami lakukan adalah bagian dari proses hukum dan tanggung jawab kepada publik,” tegas Budi.

Ia menambahkan bahwa seluruh langkah KPK, mulai dari pemanggilan saksi, pemeriksaan, hingga penyitaan, dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

KPK: Penegakan Hukum Tetap Transparan

Budi menegaskan bahwa KPK sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Kami pastikan semua proses tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

KPK juga meyakini bahwa laporan terhadap Budi akan diproses secara objektif oleh pihak kepolisian.

Bukti Rekaman Diserahkan

Dalam laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya, Faizal Assegaf menyertakan sejumlah bukti, termasuk rekaman suara dan video.

Ia berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional dan memberikan kejelasan atas polemik yang terjadi.

Selain itu, Faizal juga meminta Dewan Pengawas KPK untuk melakukan gelar perkara terkait kasus yang melibatkan dirinya.

Kasus Melebar, Publik Menanti Kejelasan

Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa penyidikan dugaan korupsi di DJBC semakin meluas dan melibatkan berbagai pihak.

Pengamat menilai, langkah KPK menyita barang dari pihak non-pegawai negara seperti Faizal Assegaf menjadi indikasi bahwa kasus ini memiliki dimensi yang lebih kompleks.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari praktik korupsi.

Ujian Integritas Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas penegakan hukum di Indonesia.

Di satu sisi, KPK dituntut untuk bekerja cepat dan tegas dalam mengungkap kasus. Namun di sisi lain, lembaga ini juga harus menjaga profesionalisme dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum.

Dinamika pelaporan terhadap juru bicara KPK juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan hak individu.​​​​​​​

Penyitaan enam barang dari Faizal Assegaf menjadi babak baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di DJBC.

Dengan adanya pengakuan penerimaan fasilitas, serta keterlibatan pejabat strategis, kasus ini diprediksi akan terus berkembang dan membuka fakta-fakta baru.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK—apakah akan ada penetapan tersangka baru atau pengungkapan aliran dana yang lebih luas.

Yang jelas, kasus ini kembali mengingatkan bahwa perang melawan korupsi masih panjang dan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak.