Kejar Target 3 Juta Rumah, Pemerintah Usulkan Plafon KPP Naik Jadi Rp50 Triliun

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui realisasi Kredit Program Perumahan (KPP). Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Percepatan pembiayaan perumahan diarahkan agar layanan semakin luas, cepat, mudah, murah, transparan, dan tepat sasaran. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar target Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembiayaan perumahan di lapangan.

Menurut Maruarar, pemerintah harus memastikan masyarakat yang menjadi penerima pembiayaan memperoleh layanan sesuai ketentuan, termasuk proses yang cepat dan bebas dari pungutan liar.

“Kami harus mengecek langsung proses KUR Perumahan ini kepada nasabah dan harus memastikan prosesnya cepat, murah dan mudah serta tidak ada pungli,” kata Maruarar dalam keterangan resminya, Selasa (6/10/2026).

Ia mengatakan percepatan layanan pembiayaan perumahan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku UMKM diperlukan agar program tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Jangan kita jadi pemerintah yang sabar, karena rakyat tidak sabar, kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi,” ujarnya.

Untuk memperluas daya jangkau pembiayaan rumah subsidi, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas pendanaan melalui skema KPP.

Alokasi plafon KPP tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp36 triliun kini diusulkan untuk dinaikkan menjadi Rp50 triliun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan data hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP telah mencapai Rp26,78 triliun. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada 112.713 debitur atau setara 69,62 persen dari target Rencana Teknis Perbankan (RTP).

Program KPP saat ini didukung 29 bank mitra. Bank penyalur tersebut terdiri atas bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga perbankan swasta.

Di Jawa Barat, penyerapan KPP tercatat mencapai Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen dari target wilayah.

Bank BJB menjadi salah satu bank yang menyalurkan pembiayaan tersebut di Jawa Barat dengan target penyaluran sebesar Rp500 miliar sepanjang 2026.

Hingga awal Oktober 2026, Bank BJB telah merealisasikan penyaluran KPP sebesar Rp90,7 miliar kepada 179 debitur.

Untuk keseluruhan tahun 2026, Bank BJB menargetkan pembiayaan kepada 1.286 debitur dengan total alokasi mencapai Rp500 miliar.

Maruarar mendorong Bank BJB untuk meningkatkan kecepatan penyaluran agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang dapat memperoleh manfaat dari program pembiayaan perumahan.

“Saya doakan Bank Jabar kembali ke peringkat 1, tentunya dengan semangat, kerja keras dan lebih cepat karena program KUR Perumahan ini sangat bermanfaat dan menyentuh langsung rakyat,” kata Maruarar.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat capaian pembiayaan dari sisi angka. Pelaksanaan di lapangan juga harus diawasi agar proses yang berjalan benar-benar memberikan kemudahan kepada masyarakat.

“Pemerintah harus turut mengecek langsung proses dan pelaksanaan KUR Perumahan. Kita harus memastikan prosesnya sesuai dengan yang diinginkan Presiden Prabowo, yaitu memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Maruarar juga menekankan agar regulasi yang diterbitkan pemerintah dapat menjadi solusi bagi masyarakat, bukan justru menambah beban birokrasi dalam memperoleh pembiayaan.

“Kita harus memberikan regulasi dan solusi yang baik dan cepat. Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat,” katanya.

Kementerian PKP menilai keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah yang tersedia. Kemudahan akses pembiayaan subsidi, kekuatan ekosistem usaha pendukung, serta kecepatan pelayanan juga menjadi faktor penting agar program perumahan benar-benar dirasakan masyarakat.