JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli: Agar Polemik 3 Tahun Ini Segera Selesai

JAKARTA – Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke ruang publik setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara terbuka meminta agar dokumen asli tersebut diperlihatkan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan JK di tengah langkah hukum yang ia tempuh terkait tudingan yang menyeret namanya dalam isu tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media usai mendatangi Bareskrim Polri, Rabu (8/4/2026), Jusuf Kalla menegaskan bahwa polemik berkepanjangan ini seharusnya bisa diakhiri dengan cara sederhana: menunjukkan ijazah asli.

“Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Sebenarnya untuk kita stop ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli,” ujar JK, seperti dikutip dari tayangan Kompas TV.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan publik, mengingat isu keaslian ijazah Jokowi telah berulang kali muncul dalam beberapa tahun terakhir dan memicu perdebatan luas di masyarakat.

Polemik Berlarut, Dinilai Rugikan Banyak Pihak

Jusuf Kalla menilai, polemik yang telah berlangsung hampir tiga tahun tersebut bukan hanya menguras energi publik, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata, baik dari sisi waktu maupun biaya.

Menurutnya, berbagai pihak telah menghabiskan sumber daya besar untuk menanggapi isu ini, termasuk biaya hukum yang tidak sedikit.

“Sebenarnya kasus ini kan sudah dua tahun, tiga tahun meresahkan masyarakat, merugikan waktu Pak Jokowi, merugikan semua,” kata JK.

Ia bahkan menyebut bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penanganan hukum perkara ini mencapai puluhan miliar rupiah.

“Puluhan miliar uang habis untuk membayar pengacara. Seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan tanpa keterlibatan,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa panjang dan kompleksnya polemik yang terjadi, serta dampaknya terhadap berbagai pihak, termasuk tokoh nasional yang tidak secara langsung terlibat.

Khawatirkan Dampak Sosial: Masyarakat Terbelah

Lebih jauh, JK menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari polemik ini. Ia menilai perdebatan yang terus berlangsung telah memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pro dan kontra yang berkembang di ruang publik, termasuk di media sosial dan televisi, telah memengaruhi harmoni sosial.

“Pro kontra kan perpecahan. Paki-makian di TV itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak sehat bagi kehidupan demokrasi dan berpotensi merusak kohesi sosial bangsa.

Dalam pandangannya, penyelesaian cepat dan terbuka menjadi kunci untuk meredam konflik horizontal yang bisa terus membesar jika tidak segera ditangani.

Harapan Selesai April 2026

JK berharap polemik ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan menargetkan bulan April 2026 sebagai momentum penyelesaian.

Ia optimistis bahwa dengan langkah sederhana berupa menunjukkan ijazah asli, seluruh perdebatan dapat diakhiri.

“Daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, kita harapkan selesai bulan ini dengan (Jokowi) menunjukkan ‘ini ijazah saya.’ Selesai itu saya yakin,” tegasnya.

Menurut JK, sebagai mantan presiden, Jokowi tentu memiliki kepentingan untuk menjaga persatuan nasional dan tidak menginginkan masyarakat terus terpecah karena isu yang belum tuntas.

Langkah Hukum: JK Laporkan Dugaan Fitnah

Di sisi lain, Jusuf Kalla juga mengambil langkah hukum terkait tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam pendanaan isu ijazah palsu Jokowi.

Melalui kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, JK melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah. Laporan tersebut telah diajukan pada Senin (6/4/2026).

Tidak hanya Rismon, laporan tersebut juga mencakup sejumlah pihak lain yang diduga menyebarkan pernyataan serupa melalui berbagai platform digital.

Beberapa pihak yang turut dilaporkan antara lain:

• Pemilik program YouTube Ruang Konsensus Bhudius M Piliang

• Narasumber Mardiansyah Semar dari Rampai Nusantara

• Kanal YouTube Musik Ciamis

• Kanal YouTube Mosato TV milik Laurensius Irjan Buu

Kuasa hukum JK menilai, pernyataan yang beredar telah mencemarkan nama baik kliennya dan menimbulkan persepsi negatif di publik.

“Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansyah menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya insting berkuasa yang rasional. Bahkan ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang,” jelas Abdul.

Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merugikan secara reputasi.

Pihak Terlapor Bantah Tuduhan

Sementara itu, pihak Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, membantah tudingan yang dialamatkan kepada kliennya.

Jahmada menegaskan bahwa Rismon tidak pernah menyebut nama Jusuf Kalla dalam pernyataannya.

Menurutnya, informasi yang beredar merupakan hasil manipulasi teknologi, termasuk kemungkinan penggunaan kecerdasan buatan (AI).

“Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada.

Meski demikian, ia belum memberikan penjelasan rinci terkait pernyataan asli yang dimaksud maupun langkah hukum lanjutan yang akan diambil.

“Saya no comment ya,” tambahnya singkat.

Isu Lama yang Terus Berulang

Isu keaslian ijazah Jokowi bukanlah hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, topik ini kerap muncul kembali, terutama di media sosial, dan menjadi bahan perdebatan publik.

Berbagai klarifikasi sebenarnya telah disampaikan oleh pihak terkait, namun isu tersebut belum sepenuhnya mereda.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana informasi yang belum tuntas atau kurang transparan dapat terus berkembang dan memicu spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi elemen penting untuk mengakhiri polemik yang berlarut-larut.

Perspektif Pengamat: Transparansi Kunci Redam Isu

Sejumlah pengamat komunikasi politik menilai, langkah membuka dokumen secara terbuka dapat menjadi solusi efektif untuk meredam polemik.

Selain menjawab keraguan publik, transparansi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan tokoh publik.

Di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan dan dimanipulasi, klarifikasi yang cepat dan terbuka menjadi semakin penting.

Jika tidak, isu yang sama berpotensi terus berulang dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Penutup: Menunggu Langkah Jokowi

Pernyataan Jusuf Kalla menambah babak baru dalam polemik ijazah Jokowi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di satu sisi, ada dorongan untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka. Di sisi lain, proses hukum juga tengah berjalan untuk menindak pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi tidak benar.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Jokowi. Apakah ia akan memenuhi harapan sejumlah pihak dengan menunjukkan ijazah asli, atau memilih jalur lain untuk menyelesaikan polemik ini.

Yang jelas, masyarakat berharap agar isu ini segera menemukan titik terang, sehingga energi publik dapat kembali difokuskan pada hal-hal yang lebih produktif bagi kemajuan bangsa.