HUT ke-29 Kota Bekasi: Kajari Bekasi Soroti Sinergi Hukum dengan Pemkot Jadi Kunci Tata Kelola Bersih dan Kota Makin Maju

Kota Bekasi, 10 Maret 2026 — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kota Bekasi terus menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum., menilai kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bekasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Sulvia Triana Hapsari saat memberikan keterangan kepada awak media dalam wawancara doorstop di sela kegiatan pemerintahan di Kota Bekasi.

Menurutnya, kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan serta kepastian hukum yang kuat.

“Harapan kami tentu Kota Bekasi semakin sejahtera, masyarakatnya semakin bahagia, lingkungannya semakin bersih, dan tata kelola pemerintahannya semakin baik sehingga kota ini bisa terus maju,” ujar Sulvia.

Sinergi Hukum Jadi Pilar Pemerintahan Bersih

Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Bidang ini memiliki fungsi strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, terutama dalam pengambilan keputusan administratif maupun penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan institusi pemerintah.

Menurut Sulvia, kerja sama yang solid antara Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kota Bekasi akan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pendampingan hukum ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan agar kebijakan pemerintah tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Banyak Kerja Sama Melalui MoU

Sulvia Triana Hapsari menjelaskan bahwa selama ini Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui sejumlah nota kesepahaman (MoU).

Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendampingan hukum, konsultasi kebijakan, hingga penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan aset daerah maupun kebijakan administratif.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi sangat penting mengingat pemerintah daerah sering kali menghadapi berbagai persoalan hukum yang kompleks.

Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, pemerintah dapat memperoleh pandangan hukum yang komprehensif sebelum mengambil keputusan strategis.

“Banyak MoU juga yang sudah kita lakukan bersama Pemerintah Kota Bekasi, terutama yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Sulvia.

Peran Penting Kepala Bagian Hukum

Dalam proses kerja sama antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bekasi, peran Kepala Bagian Hukum di lingkungan pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Sulvia menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara Bagian Hukum Pemkot Bekasi dan Kejaksaan akan memperkuat efektivitas pendampingan hukum.

Menurutnya, pejabat yang mengisi posisi tersebut harus memiliki kapasitas intelektual serta pemahaman hukum yang memadai agar mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Kami membutuhkan kepala bagian hukum yang bisa berkoordinasi dengan baik dengan kejaksaan, terutama yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.

Penilaian terhadap Sinergi yang Terbangun

Sulvia juga memberikan pandangan positif terhadap kemampuan pejabat yang saat ini mengisi posisi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Menurutnya, dari sisi intelektualitas, pengetahuan, serta pemahaman terhadap aspek hukum, pihak yang bersangkutan dinilai mampu menjalin kerja sama yang baik dengan Kejaksaan.

“Dari aspek intelektualitas, pengetahuan, dan pemahaman hukumnya, kami menilai sudah cukup mampu untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan kejaksaan,” jelasnya.

Penilaian tersebut menjadi indikasi bahwa komunikasi antara institusi penegak hukum dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Dalam kesempatan tersebut, Sulvia Triana Hapsari juga menekankan bahwa sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek penting, antara lain transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum.

Jika prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, maka pemerintah daerah akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Kepercayaan publik menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan daerah.

Ketika masyarakat percaya pada pemerintah, berbagai program pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan karena mendapatkan dukungan dari warga.

Mendorong Kota Bekasi Lebih Maju

Sulvia berharap sinergi yang telah terjalin antara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi dapat terus diperkuat di masa mendatang.

Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan pemerintahan.

Dengan sistem pengawasan dan pendampingan hukum yang baik, pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan secara lebih efektif dan transparan.

Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Dengan tata kelola yang lebih baik, tentu kita berharap Kota Bekasi bisa menjadi kota yang lebih maju dari sekarang,” ujarnya.

Harapan bagi Masa Depan Kota Bekasi

Sebagai kota yang terus berkembang, Bekasi menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pertumbuhan penduduk yang pesat hingga kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat.

Di tengah dinamika tersebut, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan.

Sulvia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi siap mendukung pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan aturan hukum.

Ia juga berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, Kota Bekasi diharapkan mampu terus berkembang menjadi kota yang sejahtera, nyaman, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang modern.

Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik serta kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan warga.

Karena itu, kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bekasi dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masa depan Kota Bekasi yang lebih baik.