Honorer R4 Bekasi Siap Gelar Aksi di Istana, Tuntut Kepastian Status Pasca Seleksi PPPK

Pena Insight

Bekasi, 20 Juli 2025 - Ratusan tenaga honorer kategori R4 non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari Kota Bekasi menyatakan siap mengikuti aksi unjuk rasa nasional di depan Istana Negara Jakarta, yang akan digelar pada Senin, 21 Juli 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas ketidakpastian status kepegawaian mereka setelah mengikuti seleksi PPPK.

Ketua Forum Solidaritas R4 Kota Bekasi, Ahmad Lauhil Mahfudz, menyampaikan bahwa tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan honorer R4 menjadi PPPK paruh waktu, khususnya bagi mereka yang telah lulus seleksi tahap dua tahun anggaran 2024.

“Kami berencana untuk bergabung dalam aksi nasional menuntut kejelasan nasib honorer non-database kategori R4,” ujar Lauhil.

Selain menuntut pengangkatan, massa aksi juga mendesak adanya kebijakan afirmatif bagi para honorer R4 yang gagal dalam seleksi CPNS atau PPPK, terutama karena mereka tidak terdaftar di sistem BKN. Mereka menilai terjadi diskriminasi kebijakan antara honorer database dan non-database.

Kelompok ini juga menyoroti nasib honorer non-database yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak bisa ikut seleksi akibat kekosongan formasi. Mereka meminta agar pemerintah menyusun regulasi khusus yang menjamin afirmasi lanjutan bagi kelompok ini, agar tidak semakin termarjinalkan dalam sistem ASN.

Dalam penjelasannya, Lauhil menyebutkan bahwa tuntutan mereka memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 dan KemenPANRB Nomor 347 Tahun 2024 Diktum ke-33. Menurutnya, dua regulasi ini membuka ruang pengangkatan honorer secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan afirmasi.

Lauhil menegaskan bahwa keikutsertaan para honorer dalam aksi ini bukan karena tekanan, melainkan kesadaran kolektif atas ketidakpastian status mereka. Ia menyebut keresahan yang dirasakan para honorer R4 telah berlangsung sejak lama dan belum mendapat jawaban konkret dari pemerintah pusat.

“Semua bergerak atas dasar kegelisahan dan kesadaran akan nasib status honorer R4,” tegasnya.

Aksi yang akan digelar dipastikan berlangsung damai, namun akan diwarnai seruan moral kepada Presiden dan KemenPANRB agar segera menyelesaikan persoalan honorer R4. Para peserta aksi mengaku tidak lagi menginginkan janji politik, tetapi langkah konkret berbasis regulasi.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa polemik honorer R4 adalah dampak dari transisi birokrasi yang tidak tuntas. Pemerintah disarankan segera mengeluarkan skema transisi adil agar kelompok tenaga kerja ini tidak terpinggirkan dari sistem ASN modern.

Berdasarkan data nasional, masih terdapat lebih dari 200.000 tenaga honorer kategori R4 yang belum mendapatkan kepastian status. Tanpa regulasi afirmatif, dikhawatirkan akan muncul krisis kepercayaan dan gelombang protes lanjutan di berbagai daerah.