Heboh “Piutang Gaib” PBB di Bekasi, Bapenda Akui Ada Dugaan Error Sistem dan Human Error

KOTA BEKASI – Polemik tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nominal tak wajar yang dialami sejumlah warga Kota Bekasi memicu kehebohan di ruang publik. Istilah “piutang gaib” pun mencuat, menggambarkan keresahan masyarakat yang tiba-tiba dibebani tunggakan pajak hingga ratusan juta rupiah, meski merasa telah memenuhi kewajiban pembayaran selama bertahun-tahun.

Fenomena ini tak hanya menjadi perbincangan warga, tetapi juga viral di media sosial. Sejumlah laporan menunjukkan adanya tunggakan lama yang muncul secara tiba-tiba dalam sistem, bahkan tercatat sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

Kasus ini mulai ramai diperbincangkan setelah unggahan akun media sosial yang mengaku mendapatkan tagihan PBB dengan nominal fantastis. Salah satunya diungkap akun @arief_bekasi yang menyebut dirinya tiba-tiba memiliki tunggakan sejak tahun 1998 hingga 2003.

Padahal, ia mengaku rutin membayar pajak setiap tahun dan tidak pernah menerima pemberitahuan adanya tunggakan sebelumnya. Kondisi ini sontak memicu pertanyaan publik terkait validitas data dan sistem administrasi perpajakan daerah.

Sejumlah warga lain juga mengaku mengalami hal serupa, dengan nilai tagihan yang tidak rasional dan jauh melampaui kewajiban yang seharusnya dibayarkan. Tak sedikit yang khawatir, kesalahan ini dapat berdampak pada status kepemilikan aset mereka.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Bapenda Kota Bekasi, Solikhin, mengakui pihaknya tengah melakukan penelusuran mendalam terkait munculnya tagihan tidak wajar itu.

“Saya sedang koreksi ini, kita cari di mana masalahnya. Kalau ada angka yang tidak realistis, kemungkinan itu human error atau error sistem,” ujar Solikhin kepada awak media, Senin (20/4).

Ia mengaku terkejut dengan adanya laporan tagihan yang mencapai ratusan juta rupiah. Meski jumlah kasusnya disebut tidak banyak, pihaknya memastikan hal ini menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.

“Kok bisa tercetak seperti itu, ini yang sedang kami telusuri. Kalau memang terjadi, pasti akan kita perbaiki,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak Bapenda Kota Bekasi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Solikhin menegaskan bahwa setiap laporan warga akan dilayani secara langsung di kantor, tanpa penundaan.

“Kami mohon maaf. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan datang ke kantor Bapenda. Kami layani lima hari kerja, tidak ada WFH untuk pelayanan,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa proses klarifikasi akan dilakukan secara transparan, termasuk pengecekan riwayat pembayaran pajak wajib pajak yang bersangkutan.

Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Solikhin, salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya kesalahan adalah proses pencetakan tagihan PBB yang dilakukan secara massal. Dalam sistem berskala besar, potensi kesalahan teknis maupun input data memang tidak dapat sepenuhnya dihindari.

“Dari situ kami bisa melihat celah kesalahan. Ini jadi masukan untuk meningkatkan kehati-hatian, terutama dalam proses cetak massal,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh sedang dilakukan, termasuk pada sistem digital yang digunakan dalam pengelolaan data pajak. Pemerintah daerah juga akan memperkuat mekanisme validasi agar data yang ditampilkan benar-benar akurat.

Munculnya fenomena “piutang gaib” ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Selain terkait beban finansial, warga juga khawatir terhadap implikasi hukum jika data tunggakan tidak segera diklarifikasi.

Pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akurasi dalam pengelolaan data pajak. Sistem yang tidak akurat berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, digitalisasi yang tidak diimbangi dengan validasi data yang kuat justru dapat memunculkan persoalan baru di tengah upaya modernisasi pelayanan publik.

Pemerintah Kota Bekasi melalui Bapenda menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem serta memastikan kejadian serupa tidak terulang. Perbaikan akan difokuskan pada peningkatan akurasi data, penguatan sistem digital, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah cepat dalam merespons keluhan warga dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik. Terlebih, sektor pajak daerah merupakan salah satu tulang punggung pembangunan daerah.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan sistem perpajakan di Kota Bekasi dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kasus “piutang gaib” PBB di Kota Bekasi menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan administrasi publik di era digital. Di satu sisi, modernisasi sistem memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga menuntut ketelitian dan akurasi yang tinggi.

Respons cepat dari Bapenda Kota Bekasi menjadi langkah awal yang positif. Namun, publik kini menunggu realisasi perbaikan yang konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan terpercaya.