DPRD Bersama Pemkot Bekasi Sepakati Evaluasi Tunjangan Rumah Dewan Dan APBD

Pena Insight

KOTA BEKASI, 10 SEPTEMBER 2025 –​​​​​​​  Suasana siang hari di depan Gedung DPRD Kota Bekasi mendadak ramai pada Rabu (10/9/2025). Sejumlah mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Kota Bekasi turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa.

Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Dalam aksi orasinya yang di minta Isinya satu: minta pemerintah daerah dan DPRD serius memangkas tunjangan yang dinilai terlalu besar dan membebankan rakyat.

Teriakan dan orasi silih berganti disampaikan. Massa menilai uang tunjangan yang mengalir ke para wakil rakyat atau DPRD terlalu besar jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi warga Kota Bekasi saat ini, di tambah dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan sulitnya lapangan kerja.

“Bahwa dewan perwakilan rakyat, orang yang kita pilih yang dulunya meminta dukungan kepada kita dan saat ini duduk di kursi perwakilan rakyat. Dipilih oleh rakyat yang seharusnya mereka bekerja untuk rakyat, tapi kita lihat hari ini rakyat kota bekasi angka penganggurannya terbanyak” tegas salah satu orator 

^{Orasi Aliansi Masyarakat Miskin Kota Bekasi di depan gedung DPRD Tunjangan} 

Berdasarkan data yang mereka bawa, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, S.Pd, M.M menerima tunjangan perumahan sekitar Rp53 juta per bulan. Wakil-Wakil Ketua Rp49 juta, sedangkan anggota biasa Rp46 juta.

Itu baru tunjangan perumahan. Belum lagi tunjangan transportasi yang mana Ketua DPRD dapat Rp23 juta, Wakil Ketua Rp22 juta, dan anggota Rp21 juta per bulan.

Selain itu, semua anggota DPRD juga menerima tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp14,7 juta setiap bulan. Jika diakumulasi, angka ini mencapai 5 miliar rupiah selama lima tahun masa jabatan.

“Ini bukan soal iri atau benci, tapi soal keadilan. Rakyat lagi susah, harga-harga naik, tapi anggota dewan malah dapat tunjangan puluhan juta tiap bulan,” Ujar Yusril

Massa aksi menyebut, jika tunjangan-tunjangan ini dipangkas 30 – 40 persen, pemerintah bisa menghemat dana yang besar. Dana itu bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik, subsidi transportasi, hingga bantuan pendidikan di Kota Bekasi.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd, M.M, Bersama Dewan pimpinan komisi dan Fraksi Partai akhirnya menemui massa yang berorasi untuk mengadakan diskusi di ruang DPRD Kota Bekasi. Sardi menyatakan DPRD akan segera menindaklanjuti tuntutan ini.

^{DPRD bersama ALIANSI MASYARAKAT MISKIN mengadakan diskusi di ruang DPRD}

Aliansi Rakyat Miskin Kota Bekasi menyampaikan tuntutan sekaligus keluh kesah masyarakat Kota Bekasi.

“sebelum kami menyampaikan aspirasi kami, kita bersama-sama menjaga kota bekasi kondusif. Bersama 17 dewan yang hadir disini tentu juga untuk mendengar aspirasi yang kami sampaikan” ujar hasan basri

Salah satu orator aksi, Yusril, menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk menghapus tunjangan sama sekali melainkan untuk di sesuaikan.

“Kami bukan mau hapus, tapi mohon diminimalisir atau disesuaikan. Warga lagi susah, wakil rakyat terima tunjangan sebesar itu tiap bulan? Kasihan yang tiap hari harus putar otak buat makan,” tegasnya.

Selain isu tunjangan, massa juga membawa daftar tuntutan lain. Di antaranya soal diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai imbauan Gubernur Jawa Barat.

Mereka juga mendorong DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif agar anggaran tepat sasaran.

Dalam orasinya, massa meminta agar APBD lebih banyak dipakai untuk program pro-rakyat. Contohnya seragam sekolah gratis untuk PAUD, SD, dan SMP.

Mereka juga minta pemerintah menyediakan air minum di setiap ruang kelas SD dan SMP, pembangunan halte untuk ojol, hingga perbaikan sarana transportasi umum.

“Revitalisasi angkot juga penting, supaya warga nyaman naik transportasi umum. Dan kalau perlu, kasih subsidi supaya angkot bisa tetap jalan,” seru salah satu peserta aksi.

Massa juga menuntut pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membuka peluang kerja baru, serta pemasangan palang pintu di perlintasan kereta yang rawan kecelakaan.

“Saya bersama pimpinan komisi dan fraksi di DPRD akan langsung ke kantor wali kota untuk menyampaikan apa yang teman-teman sampaikan hari ini,” ujar Dr. Sardi Efendi, S.Pd, M.M.

^{Penandatanganan Kesepakan aspirasi AMMKB dan DPRD} 

Pernyataan itu disambut tepuk tangan dan sorakan dari peserta aksi. Mereka berharap pertemuan DPRD dan Pemkot Bekasi benar-benar menghasilkan keputusan yang berpihak pada rakyat.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyambut baik aspirasi warga. Ia berjanji akan membahas semua tuntutan tersebut dengan DPRD dan perangkat daerah terkait.

“Kami mendengar dan merasakan apa yang jadi harapan warga. Semua masukan akan kami evaluasi dengan tetap mengacu pada aturan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Tri.

Ia menambahkan, pemerintah kota juga sedang mengkaji kebijakan PBB agar lebih meringankan masyarakat.

Tri menegaskan Pemkot Bekasi akan terus mendorong budaya hidup sederhana dan efisiensi anggaran agar APBD benar-benar kembali untuk rakyat.

^{Pemkot bersama DPRD komitmern Kaji PBB juga APBD untuk masyarakat Bekasi}

“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat. Maka harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyentuh isu transparansi APBD. Banyak warga yang sebelumnya tidak tahu kini mulai ikut memantau.

Masyarakat menunggu langkah konkret DPRD dan Pemkot, apakah tuntutan ini akan benar-benar diwujudkan atau hanya menjadi catatan rapat tanpa hasil.

Jika betul direalisasikan, Kota Bekasi bisa menjadi contoh daerah yang berani berhemat demi kepentingan warganya.