DPR RI Sudjatmiko Dorong Percepatan Normalisasi Sungai Bekasi

Bekasi — Anggota DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan pentingnya percepatan normalisasi Sungai Bekasi guna menekan risiko banjir yang kerap merugikan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kota Bekasi, Fraksi PKB pada Sabtu (15/02/2026).

Menurut Sudjatmiko, kehadirannya dalam agenda reses DPRD merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara program DPR RI dan kebijakan pemerintah daerah.

“Kegiatan reses ini memang saya ingin hadir supaya ada sinergi antara DPRD kota dan program dari DPR RI,” ujarnya kepada penainsight.com.

Ia menjelaskan, program normalisasi Sungai Bekasi bersumber dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, proses pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi.

“Dananya memang dari Kementerian PU, tapi pembebasan lahannya ini dari pemerintah daerah, ada yang dari provinsi,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah kota dan pemerintah provinsi mempercepat proses pembebasan lahan agar proyek normalisasi tidak terhambat.

Menurutnya, normalisasi Sungai Bekasi bertujuan mengurangi luapan air saat curah hujan tinggi. Jika tidak dipercepat, potensi banjir akan terus berulang.

“Normalisasi Sungai Bekasi itu tujuannya mengurangi luapan air. Itu harus cepat supaya bisa mengurangi banjir,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam mengawal proyek strategis tersebut.

Selain Sungai Bekasi, ia menyebut Sungai Cikeas juga perlu menjadi prioritas normalisasi karena berkontribusi terhadap peningkatan debit air saat musim hujan.

“Jadi Sungai Bekasi, Cikeas itu harus dinormalisasi,” katanya.

Sudjatmiko mengingatkan bahwa dampak ekonomi akibat banjir sangat besar. Kerugian yang timbul, menurutnya, bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah jika banjir berskala besar.

“Kerugiannya ratusan miliar, bahkan kalau banjir besar bisa triliunan. Biaya itu tidak sebanding dengan biaya konstruksinya,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai investasi pada infrastruktur pengendalian banjir jauh lebih efisien dibandingkan menanggung kerugian pascabencana.

Ia berharap pemerintah daerah benar-benar serius dan fokus dalam mendukung percepatan normalisasi sungai.

“Pemerintah daerah harus benar-benar concern,” tegasnya.

Selain percepatan konstruksi, ia juga menyoroti pentingnya penataan daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, kawasan bantaran sungai harus dijaga agar tidak kembali dipadati permukiman.

“Daerah aliran sungai, bantaran kali itu jangan ada penduduk,” katanya.

Langkah tersebut dinilai penting agar fungsi sungai sebagai saluran air tetap optimal dan tidak menyempit akibat bangunan liar.

Banjir yang kerap melanda Kota Bekasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Proyek normalisasi Sungai Bekasi dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko luapan air yang selama ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Kehadiran anggota DPR RI dalam reses DPRD Kota Bekasi mencerminkan upaya penguatan koordinasi lintas lembaga dalam percepatan program tersebut.

Sudjatmiko berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat mempercepat realisasi normalisasi Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas. Dengan dukungan pembebasan lahan yang cepat dan penataan bantaran sungai yang konsisten, risiko banjir di Bekasi diharapkan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.