Dirjen Polpum Kemendagri Ajak Forkopimda Aktifkan Siskamling Jaga Bekasi

Pena Insight

Bekasi, 10 September 2025 – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin, mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Ajakan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di daerah.

Menurut Bahtiar, instruksi tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Surat edaran itu menekankan pentingnya penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa dan kelurahan.

“Bapak Mendagri memerintahkan kami turun langsung ke daerah. Minggu ini jajaran eselon I Kemendagri bergerak serentak memastikan tindak lanjut dari surat edaran tersebut,” ujar Bahtiar saat pertemuan dengan Forkopimda Kota Bekasi di Pendopo Balai Kota, Selasa (9/9).

Bahtiar menilai, keberadaan Satlinmas tidak hanya menjadi simbol ketertiban, tetapi juga ujung tombak untuk menjaga stabilitas keamanan lingkungan. Dengan mengaktifkan kembali Siskamling, peran RT dan RW sebagai garda terdepan dapat diperkuat.

Ia mengapresiasi masyarakat Bekasi yang dinilai sigap dalam mencegah potensi kerusuhan, khususnya di kawasan Summarecon. Menurutnya, hal itu membuktikan adanya partisipasi aktif warga yang mendapat dukungan Forkopimda.

“Forkopimda yang dipimpin Wali Kota dan Sekda bisa turun langsung ke masyarakat, mengorkestrasi pelaksanaan Siskamling, dan mendapat dukungan Polres, Kodim, Satpol PP, serta Linmas. Bahkan program Ngopi Bhabinkamtibmas yang pernah berjalan perlu dihidupkan kembali,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, langsung menindaklanjuti instruksi tersebut dengan mengerahkan jajarannya. Ia meminta agar Siskamling dihidupkan kembali mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW.

“Satpol PP dan Kesbangpol segera tindak lanjuti. Undang camat dan lurah, hidupkan kembali Siskamling. Kami juga minta pejabat lebih sering turun ke masyarakat untuk menyapa langsung warga,” kata Junaedi.

Dalam pertemuan itu hadir sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Satpol PP Kota Bekasi Nesan Sujana, Kepala Badan Kesbangpol Hudi Wijayanto, perwakilan Polres Metro Bekasi Kota, serta perwakilan Kodim 0507 Bekasi. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama menjaga keamanan daerah.

Langkah mengaktifkan kembali Siskamling bukan tanpa alasan. Perubahan sosial dan dinamika perkotaan di Bekasi membuat tantangan keamanan semakin kompleks. Kejahatan jalanan, perusakan fasilitas umum, hingga kerawanan sosial membutuhkan sistem pencegahan berbasis komunitas.

Dengan Siskamling, masyarakat didorong lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pola pengawasan kolektif dianggap efektif menekan angka kriminalitas, sekaligus mempererat ikatan sosial antarwarga.

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa wilayah perkotaan modern cenderung kehilangan budaya ronda malam. Di sinilah peran pemerintah daerah dan aparat keamanan diperlukan untuk mendorong kembali kesadaran kolektif.

Aktivasi Siskamling juga sejalan dengan konsep community policing yang menekankan kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan. Kolaborasi ini diyakini mampu memperkuat deteksi dini serta mempercepat respon terhadap potensi gangguan.

Di tengah meningkatnya isu keamanan nasional menjelang tahun politik, langkah Kemendagri menghidupkan kembali Siskamling dipandang strategis. Selain meningkatkan rasa aman, kebijakan ini juga memperkokoh ketahanan sosial masyarakat di tingkat akar rumput.

Ke depan, keberhasilan implementasi Siskamling di Bekasi bisa menjadi model bagi kota lain. Dengan sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi warga, sistem keamanan lingkungan berbasis kebersamaan dapat kembali menjadi budaya yang menyejukkan kehidupan perkotaan.