Deal Energi RI–AS Senilai Rp240 Triliun, Pemerintah Tegaskan Impor Tak Bertambah

Washington DC — Pemerintah Indonesia memastikan kesepakatan pembelian energi dari Amerika Serikat (AS) senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp240 triliun tidak akan menambah volume impor energi nasional. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari strategi penyeimbangan neraca perdagangan dalam perjanjian tarif timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa alokasi pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta minyak mentah dari Amerika Serikat telah melalui perhitungan matang dan tidak akan membebani struktur perdagangan energi Indonesia.

“Kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka dari sektor ESDM akan membelanjakan sekitar USD 15 miliar,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Washington DC, Jumat (20/2/2026).

Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut bukanlah peningkatan ketergantungan impor energi, melainkan strategi reposisi sumber pasokan. Pemerintah hanya mengalihkan sebagian impor yang sebelumnya berasal dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke Amerika Serikat.

“15 miliar dolar AS yang dialokasikan untuk pembelian BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Kita hanya menggeser sumber impor,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, total volume impor energi nasional tetap berada pada batas yang sama seperti sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada negara pemasok guna menciptakan keseimbangan perdagangan bilateral.

Langkah ini juga dinilai sebagai strategi diplomasi ekonomi yang memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang global tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional.

Pemerintah memastikan setiap kontrak pembelian energi tetap mengedepankan prinsip keekonomian. Harga, mekanisme kontrak, serta efisiensi distribusi menjadi faktor utama sebelum implementasi dilakukan.

Menurut Bahlil, kesepakatan tersebut dirancang agar memberikan manfaat timbal balik bagi kedua negara.

“Dalam praktiknya akan memperhatikan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan, baik bagi pihak Amerika Serikat maupun Indonesia,” katanya.

Setelah proses finalisasi hukum dan administratif rampung dalam waktu sekitar 90 hari, pemerintah akan segera memasuki tahap eksekusi kesepakatan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman publik terkait dampak kesepakatan perdagangan tersebut.

Di tengah munculnya kekhawatiran bahwa kerja sama perdagangan dapat membuka kembali ekspor bahan mentah, pemerintah menegaskan kebijakan hilirisasi tetap menjadi prioritas nasional.

Bahlil memastikan Indonesia tidak akan kembali mengekspor komoditas mineral dalam bentuk mentah. Seluruh sumber daya alam tetap diarahkan untuk diproses dan dimurnikan di dalam negeri sebelum diekspor.

“Jangan diartikan bahwa kita membuka ekspor barang mentah. Tidak. Yang dimaksud adalah setelah pemurnian dilakukan di dalam negeri, barulah hasilnya dapat diekspor,” tegasnya.

Kebijakan hilirisasi dinilai sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah industri nasional, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di Indonesia tetap harus tunduk pada regulasi nasional. Kesepakatan perdagangan tidak memberikan perlakuan khusus yang melanggar aturan domestik.

Indonesia, kata Bahlil, tetap menjalankan prinsip ekonomi bebas aktif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh negara untuk berinvestasi.

“Semua investor, termasuk dari Amerika Serikat, tetap harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah bahkan telah melakukan pemetaan wilayah dengan potensi mineral strategis yang siap ditawarkan kepada investor, terutama untuk pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penguatan industri mineral kritis sekaligus menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kesepakatan energi ini menjadi bagian dari fase baru hubungan ekonomi Indonesia–Amerika Serikat yang lebih berorientasi pada perdagangan strategis dan stabilitas ekonomi global.

Selain sektor energi, kedua negara juga memperluas kerja sama pada perdagangan produk industri, teknologi, serta penguatan rantai pasok global yang lebih resilien.

Pemerintah menilai langkah ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik tanpa meninggalkan agenda kemandirian ekonomi nasional.

Dengan kombinasi reposisi impor, penguatan hilirisasi, serta investasi industri bernilai tambah, pemerintah berharap kesepakatan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas neraca perdagangan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.