Dampak Kesepakatan Tarif RI-AS, Industri Lokal Terancam, Ekspor Masih Kompetitif, BI Longgarkan Suku Bunga

Pena Insight

Jakarta, 17 Juli 2025 – Kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menetapkan tarif 0% untuk produk ekspor AS ke Indonesia terus menuai respons dari pelaku industri dan analis pasar. Di satu sisi, langkah ini dinilai berisiko terhadap industri dalam negeri, namun di sisi lain memberikan peluang daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Di tengah dinamika ini, Bank Indonesia (BI) juga menurunkan suku bunga acuan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi eksternal.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, mengungkapkan bahwa kesepakatan tarif nol persen terhadap produk AS berpotensi merugikan sektor pertanian dan peternakan domestik. Ia menyebut bahwa biaya produksi ayam dan jagung di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di AS, sehingga produk lokal bisa kalah saing di pasar dalam negeri sendiri.

Menurut Harry, jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan industri strategis, impor besar-besaran dari AS dapat menekan harga produk lokal dan mengganggu keseimbangan pasar. “Pemerintah harus cermat dan tidak hanya fokus pada peningkatan ekspor, tapi juga menjaga ekosistem industri lokal tetap sehat dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani melihat sisi positif dari kesepakatan ini. Ia membandingkan tarif yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara lainnya—seperti Thailand (36%), Laos (40%), Malaysia (25%), dan Vietnam (20%)—dengan Indonesia yang mendapat tarif lebih rendah yakni 19% untuk ekspor ke AS. Menurutnya, hal ini membuka peluang lebih luas bagi ekspor Indonesia.

“Indonesia masih memiliki kekuatan ekspor di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, dan perikanan, yang semuanya memiliki ketergantungan tinggi pada pasar AS,” kata Shinta. Dengan beban tarif yang lebih rendah dibanding pesaing regional, pelaku industri dinilai masih memiliki ruang untuk memperkuat posisi di rantai pasok global.

Merespons tekanan eksternal dan perlambatan permintaan global, Bank Indonesia (BI) mengumumkan penurunan BI rate sebesar 25 basis poin, dari 5,5% menjadi 5,25%. Langkah ini diambil untuk mendukung stabilitas sektor keuangan dan mendongkrak konsumsi domestik. BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,5% dan Lending Facility menjadi 6%.

Langkah BI diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil, termasuk sektor-sektor terdampak oleh masuknya produk impor AS. Pelonggaran moneter ini menjadi sinyal kuat bahwa otoritas moneter siap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Pengamat ekonomi menyebut Indonesia kini menghadapi tantangan ganda, yaitu menjaga neraca perdagangan tetap surplus sekaligus melindungi industri lokal dari arus barang masuk yang berpotensi merusak pasar domestik. Kompromi diplomatik harus dibarengi dengan strategi industrialisasi yang kokoh dan adil.

Pemerintah didorong untuk menyusun roadmap jangka panjang sektor agribisnis dan manufaktur agar tidak tertekan oleh liberalisasi pasar. Subsidi, insentif fiskal, dan proteksi terbatas tetap diperlukan untuk membangun daya tahan industri dalam negeri di tengah dinamika perdagangan bebas.

Untuk menghindari kebijakan yang timpang, para pelaku usaha berharap ada ruang dialog reguler antara pemerintah dan sektor industri. Keseimbangan antara kepentingan ekspor dan ketahanan industri dalam negeri menjadi kunci utama keberlanjutan ekonomi pasca-kesepakatan RI–AS ini.

Dengan kebijakan tarif baru dan pelonggaran suku bunga BI, tahun 2025 akan menjadi ujian penting bagi kebijakan ekonomi nasional. Semua pihak berharap pemerintah dapat menavigasi arah ekonomi secara seimbang, antara membuka pasar ekspor dan menjaga perlindungan ekonomi domestik secara berkelanjutan.