Curanmor & Begal Merajalela, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Turun Tangan: 1.031 RW Dibekali HT

Bekasi — Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), begal, dan tawuran yang ramai diperbincangkan di media sosial mendorong Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan langkah konkret di luar penegakan hukum kepolisian. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa persoalan keamanan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Hal itu disampaikan Tri saat menanggapi banyaknya tag dan keluhan warga di media sosial terkait aksi kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Meski mengakui bahwa penanganan curanmor dan begal merupakan ranah kepolisian, ia menilai pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab kebijakan dan fasilitasi.
“Memang itu ranah kepolisian, tapi tidak bisa semuanya diserahkan ke polisi. Pemerintah kota juga harus mengambil peran,” ujar Tri.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Bekasi berencana menyiapkan sarana komunikasi bagi warga di tingkat lingkungan. Tri mengungkapkan, pada tahun ini Pemkot akan menyediakan handy talky (HT) untuk seluruh Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi.
“Kita akan menyiapkan sarananya. Nanti para RW akan dibuatkan HT. Jumlahnya hampir 1.031 unit, jadi semua RW punya HT,” katanya.

​​​​​​​
Menurut Tri, keberadaan HT akan mempermudah komunikasi cepat antarwilayah, terutama dalam mendeteksi dan mengantisipasi pergerakan pelaku kejahatan. Sistem ini dinilai lebih efektif untuk respons awal di tingkat lingkungan sebelum aparat tiba di lokasi.
Selain itu, Tri memastikan Pemkot Bekasi akan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang selama ini dinilai mulai melemah. Ia menegaskan bahwa keamanan lingkungan membutuhkan partisipasi aktif warga.
“Kita akan upayakan siskamling dihidupkan kembali. Hari ini tidak bisa kalau semuanya diserahkan kepada kepolisian,” tegasnya.
Tri mengapresiasi kinerja jajaran Polres Metro Bekasi Kota yang dinilainya telah bekerja maksimal. Ia menyebut, Kapolres dan jajarannya kerap berjaga hingga dini hari untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
“Pak Kapolres itu hampir tiap malam bergadang. Kemarin saja selesai jam setengah empat pagi,” ujarnya.
Namun, Tri mengakui bahwa pola kejahatan di lapangan terus berkembang. Para pelaku tawuran dan begal, menurutnya, semakin cerdik dalam memanfaatkan celah waktu dan kondisi.
“Ternyata tawurannya mendekati subuh. Jam empat lewat, setengah lima, seperti yang terjadi di Pondok Gede,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Tri, menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak bisa bekerja sendiri. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih adaptif.
“Saya kira memang hari ini masyarakat juga harus ikut bersama-sama untuk mengantisipasi,” ujarnya.
Tri kemudian menyinggung pengalaman penanganan keamanan pada momen demonstrasi besar beberapa tahun lalu, yang dikenal dengan sebutan “September Hitam”. Saat itu, keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan dinilai berhasil menekan potensi kerusuhan.
“Waktu Jakarta menyala, masyarakat berada di garis terdepan menjaga wilayahnya masing-masing, dan itu ternyata sukses,” ungkapnya.
Pola tersebut, menurut Tri, akan dicoba untuk dikembangkan kembali dalam konteks menjaga keamanan lingkungan dari curanmor, begal, dan tawuran. Ia menekankan bahwa inisiatif pengamanan harus dimulai dari warga, dengan dukungan sarana dan koordinasi dari pemerintah serta aparat.
“Pola-pola itu yang akan kita kembangkan. Dimulai dari masyarakat dulu,” katanya.
Tri menjelaskan, kepolisian tetap menjalankan tugas penegakan hukum, sementara warga berperan sebagai mata dan telinga di lingkungan masing-masing. Dengan dukungan alat komunikasi seperti HT, koordinasi antar-RW dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Kalau barang-barangnya tidak pakai alat, kan susah. Tapi kalau sudah pakai alat, mudah. Misalnya ada pergerakan di satu RW, bisa langsung diinformasikan ke RW lain,” jelasnya.
Dengan sistem tersebut, pergerakan pelaku kejahatan dapat dipantau secara kolektif. Informasi bisa segera diteruskan jika pelaku berpindah wilayah, sehingga potensi kejahatan dapat dicegah lebih dini.
“Gerakannya jadi gerakan bersama, bukan sendiri-sendiri,” tegas Tri.
Ia menambahkan, upaya ini bukan untuk mengambil alih peran kepolisian, melainkan memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat. Pemkot Bekasi, kata Tri, berkomitmen menciptakan rasa aman sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada warga.
“Yang diharapkan masyarakat itu sederhana: aman, nyaman, dan bisa beraktivitas dengan tenang,” ujarnya.
Langkah penyediaan HT dan pengaktifan kembali siskamling ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah dalam merespons keresahan publik yang marak disuarakan di media sosial. Pemkot Bekasi juga membuka ruang evaluasi agar kebijakan ini dapat disesuaikan dengan dinamika di lapangan.
Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, Tri optimistis persoalan keamanan dapat ditekan secara bertahap. Ia mengajak seluruh elemen warga untuk tidak apatis dan ikut menjaga lingkungan masing-masing.
“Keamanan itu tanggung jawab bersama,” pungkasnya.