Basuki ke Istana, IKN Disiapkan Jadi Ibu Kota Politik 2028

Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/10/2025), untuk menyampaikan laporan terkait status dan perkembangan pembangunan IKN kepada Presiden melalui dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025," ujar Basuki di Istana Kepresidenan.

Dalam laporannya, Basuki memaparkan bahwa fokus pembangunan IKN periode 2026 hingga 2028 akan diarahkan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif. Pembangunan dua kawasan strategis ini dinilai krusial untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia.

Basuki optimistis, target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028 bisa tercapai sesuai amanat Perpres tersebut.

“Kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” ungkapnya.

Selain bertemu jajaran Istana, Basuki juga menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (1/10/2025). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kelanjutan anggaran pembangunan IKN.

Menurut Basuki, Menkeu Purbaya memberikan dukungan penuh terhadap tiga skema pembiayaan pembangunan IKN. Pertama, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ketiga, foreign direct investment (FDI) atau investasi asing.

Namun, Basuki tidak merinci berapa total nilai anggaran yang akan disiapkan pemerintah dalam periode pembangunan lanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintahannya. Bedanya, ia menekankan arah pembangunan diarahkan untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, bukan pusat bisnis semata.

Prabowo meminta agar pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif dipercepat. Kedua kawasan itu diproyeksikan akan menjadi simbol sistem pemerintahan baru di Nusantara pada 2028.

Selain itu, pemerintah juga mulai mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN secara bertahap. Target awalnya, sebanyak 9.500 ASN akan mulai berkantor di IKN pada 2029.

Dengan langkah ini, Basuki menyebut transformasi IKN sebagai ibu kota politik Indonesia bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan sistem pemerintahan dan layanan publik di masa depan.