Bappelitbangda Kota Bekasi Gelar Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Tahun 2025, Menuju Kota Cerdas dan Sejahtera

Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) resmi menggelar Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi 2025. Agenda ini berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2025, di Ruang Seminar Gedung Pascasarjana Unisma Kota Bekasi.

Acara ini menghadirkan perwakilan dari berbagai perangkat daerah, camat se-Kota Bekasi, lurah pembina Posyantek, hingga pengurus Posyantek. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menunjukkan pentingnya koordinasi dalam memperkuat riset dan inovasi daerah.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Bekasi, Yeyen Kusmiati, menegaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut amanah Pemerintah Pusat. “Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi wadah aspirasi sekaligus merumuskan rekomendasi berbasis bukti. Hasilnya bisa langsung diterapkan untuk membangun Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya,” ujar Yeyen.

Pembukaan acara dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bekasi, Dinar Faizal Badar. Dalam sambutannya, ia menyebut rapat koordinasi ini sebagai forum strategis. “Kita harus menyatukan visi dalam mengembangkan riset dan inovasi relevan dengan pembangunan daerah. Tidak hanya di tingkat birokrasi, tetapi hingga ke akar masyarakat,” tegas Dinar.

Hari pertama dimulai dengan Lokakarya Penguatan Kelembagaan Forum Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek). Narasumber yang dihadirkan adalah Drs. Priyono, M.E. dari BRIN RI, dengan peserta dari 21 Posyantek, 12 kecamatan, dan 21 kelurahan pembina Posyantek.

Di sesi siang, dilakukan pemilihan pengurus Forum Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi. Forum ini nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung pembangunan. Pengurus terpilih rencananya dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat ajang Bekasi Innovation Week Oktober 2025.

Hari kedua difokuskan pada Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Diskusi menghadirkan Retno Mulyayani, S.STP., dari BP2D Jawa Barat, dengan peserta 35 perangkat daerah. Evaluasi IKK menjadi penting untuk mengukur efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap reformasi birokrasi.

Pada sesi siang, hari kedua berlanjut dengan FGD Sinkronisasi Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek. Diskusi ini menghadirkan Ir. Atang Sulaiman dan Ir. Suhandoyo dari BRIN. Penyelarasan antara roadmap Iptek dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipandang krusial agar kebijakan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Hari ketiga dibuka dengan FGD Kerangka Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif yang dipandu oleh Dr. Adi Suhendra dari BRIN. Diskusi ini menekankan pentingnya skema pendanaan alternatif yang mampu mendukung inovasi daerah di tengah keterbatasan APBD.

​​​​​​​

Rangkaian acara resmi ditutup oleh Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Kota Bekasi, Yeyen Kusmiati. Ia menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai motor penggerak pembangunan.

Agenda tiga hari ini tidak hanya formalitas, tetapi menjadi momentum penting untuk membangun kultur riset di Bekasi. Dengan melibatkan akademisi, pemerintah, dan masyarakat, Bekasi berupaya menyiapkan fondasi menuju smart city berbasis inovasi lokal.

Salah satu isu strategis yang muncul adalah peran Posyantek. Lembaga ini diproyeksikan menjadi ruang inovasi teknologi tepat guna untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pertanian, UMKM, hingga pendidikan.

Selain itu, FGD terkait Indeks Kualitas Kebijakan menyoroti perlunya data evidence-based dalam menyusun kebijakan. Tanpa riset yang kuat, kebijakan seringkali hanya bersifat reaktif dan kurang berdampak jangka panjang.

Dari sisi pendanaan, pemerintah didorong untuk memperluas kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga riset nasional. Skema pendanaan kompetitif dipandang dapat mempercepat inovasi tanpa terlalu membebani APBD.

Kegiatan ini juga dipandang sebagai wujud transparansi Pemkot Bekasi dalam mengajak semua pihak untuk berpartisipasi. Dengan begitu, arah pembangunan tidak hanya ditentukan elit birokrasi, tetapi juga melibatkan suara publik.

Tak kalah penting, Bekasi menekankan visi “Nyaman Kotanya, Sejahtera Warganya” sebagai landasan riset dan inovasi. Artinya, setiap kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar target pembangunan fisik.

Ke depan, hasil dari rakor ini akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan yang dibawa ke forum Bekasi Innovation Week 2025. Dari sana, diharapkan lahir program konkret yang bisa segera dijalankan.

Dengan semakin kuatnya ekosistem riset dan inovasi, Kota Bekasi berpotensi menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan di Indonesia.

Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan bahwa riset bukan sekadar kegiatan akademis, melainkan investasi strategis untuk masa depan Kota Bekasi.