Bahlil Tegas Jawab Kritik Purbaya: Pertamina Tetap Kawal Proyek Kilang Baru

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara terkait sindiran Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut investasi kilang PT Pertamina (Persero) terkesan jalan di tempat.

Bahlil menegaskan, pihaknya bersama kementerian terkait terus mengawal secara ketat setiap langkah Pertamina dalam pembangunan kilang. Ia menilai tudingan bahwa Pertamina malas membangun kilang tidak sepenuhnya tepat.

“Tugas saya adalah memastikan pengawasan berjalan, agar teman-teman di Pertamina fokus dengan pembangunan kilang yang sedang berlangsung,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Sebelumnya, pernyataan Purbaya sempat menggemparkan publik setelah ia menyinggung mandeknya proyek kilang Pertamina sejak krisis moneter 1998. Menurutnya, kondisi ini membuat Indonesia semakin bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 30 September lalu, Purbaya menuturkan bahwa sejak lebih dari dua dekade, tidak ada tambahan kilang baru yang signifikan. Akibatnya, belanja impor BBM meningkat dan beban subsidi energi membengkak setiap tahun.

“Sejak krisis sampai sekarang tidak ada kilang baru. Kalau bertemu dengan direksi Pertamina, tolong ingatkan agar segera membangun,” ujar Purbaya dalam forum tersebut.

Ia bahkan mengaku pernah menawarkan kerja sama dengan perusahaan energi asal China pada 2018 saat masih bertugas di Kemenko Maritim dan Investasi. Namun tawaran itu ditolak Pertamina dengan alasan kapasitas kilang domestik sudah mencukupi.

Purbaya mengaku heran dengan jawaban tersebut. “Pertamina bilang keberatan karena overkapasitas. Saya kaget, overkapasitas apa? Faktanya kita masih impor,” tegasnya.

​​​​​​​

Saat ini, bisnis penyulingan minyak Pertamina dijalankan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang mengoperasikan enam kilang. Total kapasitas pengolahan yang ada mencapai 1 juta barel per hari, tersebar di Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim.

Meski demikian, kapasitas yang ada dinilai belum cukup menekan ketergantungan impor BBM. Kondisi itu ikut berdampak pada anggaran subsidi dan kompensasi energi pemerintah.

Data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi subsidi dan kompensasi BBM, LPG, hingga listrik per Agustus 2025 sudah menembus Rp218 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2024 yang sebesar Rp208,4 triliun.

Peningkatan itu dipicu oleh naiknya subsidi BBM yang mencapai 10,63 juta kiloliter atau tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, fluktuasi harga minyak global dan pelemahan rupiah turut menambah beban keuangan negara.

Meski kritik keras muncul, Bahlil memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Ia menekankan komitmen untuk terus memantau dan mempercepat proyek kilang strategis demi mengurangi impor, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menjaga stabilitas fiskal di masa depan.