Aksi Wawali Harris Bobihoe Bikin Glowing Kota Bekasi Pada WCD 2025

Bekasi, 20 September 2025 - Kota Bekasi kembali menorehkan langkah penting dalam isu lingkungan global dengan menggelar World Clean-up Day (WCD) 2025 secara serentak pada Sabtu (20/9). Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, tetapi sebuah panggilan moral untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

WCD 2025 di Bekasi menjadi bukti nyata bahwa kota satelit dengan kepadatan penduduk tinggi ini tidak bisa lagi menunda transformasi budaya bersih. Dengan laju pertumbuhan sampah harian yang kian menekan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), gerakan ini dianggap sebagai alarm keras untuk semua pihak.

“WCD bukan hanya bersih-bersih semata. Ini momentum memperkuat kesadaran kolektif dalam mengelola sampah. Tanpa perubahan perilaku, Bekasi akan terus terjebak dalam lingkaran krisis lingkungan,” ujar Abdul Harris Bobihoe saat memimpin kegiatan di Bekasi Timur.

Ia menjelaskan bahwa pembagian tugas kepemimpinan turut memperlihatkan komitmen serius pemerintah daerah. Sementara dirinya memimpin aksi di Bekasi Timur, Wali Kota Bekasi turun langsung di wilayah Bekasi Barat. Langkah itu dianggap sebagai simbol bahwa isu lingkungan tidak boleh hanya dibebankan pada masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab pejabat publik.

Gerakan ini melibatkan lintas sektor. Mulai dari instansi pemerintahan, lembaga adat, sekolah, BUMN/BUMD, komunitas lingkungan, hingga kelompok pariwisata. Dengan demikian, Bekasi menunjukkan wajah kolaborasi yang jarang terlihat dalam isu lingkungan.

Namun, di balik semangat partisipasi, kritik tetap mengemuka. Banyak pihak menilai bahwa WCD kerap berakhir sebagai kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut nyata. Masyarakat hanya digerakkan saat momen besar, sementara rutinitas sehari-hari tetap jauh dari kesadaran memilah sampah.

JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia), yang selama ini mengawasi isu literasi lingkungan di sekolah, bahkan menilai program semacam ini sering kali tidak diintegrasikan ke kurikulum pendidikan. “Jika anak-anak tidak dibiasakan memilah sejak dini, budaya bersih hanya jadi jargon musiman,” kata salah satu aktivis lingkungan lokal.

Fakta lain yang tidak bisa dipungkiri adalah tingginya volume sampah plastik sekali pakai yang masih mendominasi timbunan di Bekasi. WCD tahun ini belum menyentuh akar masalah, yakni regulasi tegas soal pengurangan plastik dan insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan.

Meski begitu, Wakil Wali Kota menekankan bahwa kegiatan ini tetap menjadi titik pijak penting. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadi teladan dalam pengelolaan lingkungan. “Kalau pemerintah saja abai, masyarakat tentu tidak akan bergerak. Karena itu, kami berkomitmen menjadikan WCD sebagai gerakan bersama, bukan acara tahunan semata,” ucapnya.

Kota Bekasi sendiri diketahui menghasilkan rata-rata lebih dari 1.700 ton sampah per hari. Angka ini menjadi alarm serius mengingat TPA Sumurbatu di Bantargebang sudah memasuki masa kritis. Tanpa strategi baru, ancaman darurat sampah bisa semakin dekat.

Sejumlah komunitas lingkungan menyambut positif keterlibatan pemerintah, namun tetap menuntut adanya rencana strategis jangka panjang. Mereka menekankan perlunya investasi di bidang daur ulang dan edukasi publik agar tidak terjadi kebuntuan setelah WCD berakhir.

Abdul Harris Bobihoe juga mengajak masyarakat menjadikan kebersihan sebagai kebiasaan sehari-hari. “Bersih-bersih jangan hanya dilakukan saat ada acara besar. Mari mulai dari rumah, memilah dan mengurangi sampah, agar Bekasi tetap asri untuk generasi mendatang,” katanya.

​​​​​​​

Dalam catatan aktivis lingkungan, WCD 2025 Bekasi mencerminkan dua wajah: antusiasme kolektif sekaligus kegagapan dalam konsistensi. Pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah aksi ini akan berlanjut sebagai gerakan nyata atau kembali padam setelah sorotan media mereda.

Momentum WCD juga seharusnya digunakan untuk menagih janji-janji pemerintah terkait kebijakan zero waste yang pernah dilontarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tanpa regulasi ketat, partisipasi publik bisa kehilangan arah.

Selain itu, kehadiran sektor swasta dalam WCD 2025 menimbulkan diskursus baru. Di satu sisi, kolaborasi dianggap positif. Namun, di sisi lain, masih banyak perusahaan yang dituding sebagai penyumbang sampah terbesar justru tampil sebagai sponsor bersih-bersih. Hal ini menimbulkan tudingan greenwashing.

WCD Bekasi tahun ini juga menyoroti lemahnya infrastruktur pengelolaan sampah. Meskipun warga bergerak mengumpulkan sampah dari jalan dan sungai, sistem pengolahan akhir tetap tidak memadai. Akibatnya, hasil bersih-bersih hanya berpindah lokasi, dari jalanan ke TPA.

Di tingkat global, WCD merupakan bagian dari gerakan yang sudah melibatkan 180 negara. Namun, Bekasi masih harus membuktikan bahwa partisipasi lokal bisa memberikan dampak nyata terhadap krisis lingkungan. Tanpa konsistensi, kota ini hanya menjadi penonton dalam panggung besar dunia.

Akhirnya, WCD 2025 di Bekasi adalah refleksi tentang masa depan kota padat penduduk ini. Apakah ia bisa keluar dari jerat darurat sampah, atau sekadar melanjutkan siklus peringatan tanpa perubahan? Jawabannya tergantung pada keberanian politik, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi warga yang berkelanjutan.