Wali Kota Bekasi Tegaskan Pentingnya Antisipasi Hoaks: Pemerintah Harus Hadir dengan Fakta dan Data

Kota Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan pentingnya langkah antisipatif terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) dan informasi menyesatkan yang marak di media sosial. Penegasan ini disampaikan Tri saat memimpin apel pagi bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (27/10/2025).

Dalam amanatnya, Tri meminta seluruh perangkat daerah, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi), untuk aktif melakukan pemantauan digital dan verifikasi informasi publik yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu pelayanan dan kebijakan daerah.

“Arus informasi saat ini sangat cepat. Pemerintah tidak boleh tertinggal dalam merespons berita yang tidak benar. Setiap isu yang muncul harus segera diklarifikasi dengan data dan fakta,” ujar Tri di hadapan peserta apel.

Tri mencontohkan salah satu kasus viral yang sempat menimbulkan keresahan warga, yakni video banjir di wilayah Pondok Gede Permai yang ramai diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial.

“Tadi malam Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, langsung menelpon saya terkait pemberitaan banjir di Pondok Gede Permai. Setelah kami cek ke lapangan, ternyata tidak ada banjir. Video itu rekaman lama yang kembali diunggah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Tri.

Menurutnya, kejadian semacam ini harus dijadikan peringatan agar pemerintah daerah lebih cepat dan tanggap terhadap arus informasi publik. Tri menilai reaksi lambat dalam klarifikasi justru dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Ia pun menginstruksikan Diskominfostandi untuk memperkuat koordinasi lintas dinas, termasuk dengan BPBD, Dinas Pendidikan, dan Kecamatan, guna memastikan setiap isu publik bisa direspons secara cepat, tepat, dan terukur.

Selain isu banjir, Tri juga menyoroti kasus perundungan (bullying) di sekolah yang sempat viral namun ternyata merupakan kejadian lama. Ia menilai hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap dunia pendidikan jika tidak segera diluruskan.

“Kita harus belajar dari kasus ini. Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan. Maka penting bagi kita untuk selalu update dan melakukan verifikasi sebelum informasi menyebar luas,” tegasnya.

Tri juga menanggapi isu pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Bekasi Timur yang sempat menjadi bahan pembicaraan publik. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan kuota pelayanan disebabkan oleh sistem perekaman dan pencetakan e-KTP yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan semata-mata kesalahan teknis daerah.

“Pelayanan KTP memang terbatas karena sistemnya terhubung langsung ke pusat. Namun kami terus berupaya agar pelayanan di kecamatan tetap maksimal dan warga tidak perlu khawatir,” terang Wali Kota.

Ia mengingatkan seluruh jajaran Pemkot agar terus meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, dan kecepatan komunikasi publik. Pemerintah, menurut Tri, harus menjadi sumber informasi paling terpercaya bagi masyarakat.

“Jangan sampai warga justru lebih percaya dengan kabar dari media sosial dibandingkan penjelasan resmi dari pemerintah. Ini tantangan besar kita di era digital,” kata Tri.

Tri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ia menyebut bahwa literasi digital masyarakat menjadi kunci dalam mencegah hoaks berkembang luas.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga ruang digital agar tetap sehat. Pemerintah hadir dengan data dan fakta, tapi masyarakat juga harus bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.

Sebagai penutup, Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa Pemkot akan terus memperkuat sistem komunikasi publik yang cepat, akurat, dan berimbang. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja kolaboratif demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kita tidak boleh lengah terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Pemerintah harus hadir dengan data, fakta, dan komunikasi yang cepat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.