Transparansi Anggaran Diuji KPK, Kota Bekasi Lolos Zona Hijau

KOTA BEKASI — Kabar positif datang dari tata kelola keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) menempatkan Kota Bekasi di zona hijau dengan skor 83 untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran daerah Kota Bekasi dinilai transparan, akuntabel, dan selaras dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penilaian MCP KPK merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyambut baik hasil evaluasi tersebut. Menurutnya, skor yang diraih merupakan buah dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, sekaligus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan KPK,” ujar Tri Adhianto, Kamis (8/1/2025).

Ia menegaskan bahwa transparansi anggaran bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.

Dalam evaluasi MCP, terdapat delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian. Area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, hingga pengawasan internal pemerintah.

Tri Adhianto menjelaskan, Pemkot Bekasi secara konsisten melakukan perbaikan sistem di seluruh area tersebut. Salah satunya melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja dan peningkatan transparansi proses pengadaan.

“Evaluasi MCP bukan sekadar angka, tapi alat kontrol untuk memastikan sistem berjalan efektif dan bebas dari praktik KKN,” tegasnya.

Menurut Tri, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, Pemkot Bekasi terus mendorong akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan anggaran.

Skor 83 yang diraih Kota Bekasi menempatkannya dalam kategori zona hijau, yang berarti daerah tersebut memiliki tingkat risiko korupsi relatif rendah berdasarkan indikator KPK.

Capaian ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran aparatur pemerintah daerah terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas.

Di sisi lain, Tri Adhianto menegaskan bahwa capaian tersebut bukan titik akhir. Pemerintah daerah tetap harus melakukan evaluasi berkelanjutan agar kualitas pengelolaan APBD terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kami tidak ingin berpuas diri. Justru hasil ini menjadi pemacu untuk bekerja lebih baik dan lebih terbuka,” katanya.

Pemkot Bekasi juga berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal melalui inspektorat serta mendorong peran aktif masyarakat dalam melakukan kontrol sosial.

Menurut Tri, keterlibatan publik merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang sehat. Kritik dan masukan masyarakat dinilai sebagai bagian dari proses perbaikan.

Selain itu, Pemkot Bekasi terus melakukan digitalisasi sistem keuangan daerah guna meminimalisasi celah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Dengan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel, Pemkot Bekasi optimistis berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

KPK sendiri menempatkan MCP sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi nasional, dengan menitikberatkan pada perbaikan sistem, bukan semata penindakan.

Bagi Kota Bekasi, skor zona hijau ini menjadi pengakuan sekaligus tantangan untuk menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pemkot Bekasi berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan komitmen membangun pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.