Terungkap 322 Rekening Diblokir, Bareskrim Sita Rp28 Miliar dari Sindikat Judi Online
JAKARTA – Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28 miliar dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online. Dalam perkara tersebut, penyidik juga memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil kejahatan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026.
Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport.
Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, antara lain QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat. Penggunaan server di luar negeri diduga menjadi salah satu cara untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
"Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana sekaligus mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online.
Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi dan memblokir situs tersebut melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs perjudian online itu diduga masih dapat diakses menggunakan VPN. Hal tersebut karena server berada di luar negeri dan pengelola disebut terus melakukan perubahan entitas.
Suhasto menegaskan, penyidik masih mendalami kepemilikan serta penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Penelusuran ini dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan dan menikmati hasil perjudian online.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee, yakni rekening yang menggunakan identitas orang lain.
"Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," jelas Alfret.
Ia menambahkan, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka, terutama terkait pihak yang menjadi penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto menegaskan, pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas perjudian online sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan," tegasnya.
Polri juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.
Baca Juga
Komentar