Terbongkar! Hutang Operasional RSUD Kota Bekasi Tembus Rp 70 Miliar, Wali Kota Siapkan Jurus Efisiensi

Bekasi — Fakta mengejutkan terungkap dari sektor layanan kesehatan Kota Bekasi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbulloh Abdulmajid tercatat memiliki hutang operasional hingga mencapai Rp 70 miliar. Kondisi ini diakui langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan kini menjadi salah satu fokus utama pembenahan manajemen layanan publik.

Pengakuan tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, yang menegaskan bahwa persoalan keuangan RSUD tidak bisa dilihat sebagai masalah biasa. Ia menyebut, kondisi ini merupakan akumulasi persoalan lama yang baru terpetakan secara menyeluruh setelah pergantian kepemimpinan manajemen rumah sakit.

“Ini harus dilihat dalam konstelasi relaksasi dan penataan ulang manajemen. Hari ini RSUD memiliki jumlah tanggungan yang harus ditanggung oleh BLUD, kurang lebih sekitar Rp 70 miliar, yang memang harus kami selesaikan terkait proses operasional RSUD,” kata Tri, Sabtu (10/1/2026).

Beban Lama yang Baru Terpetakan

Menurut Tri, persoalan hutang operasional RSUD sudah berlangsung cukup lama. Namun pemetaan menyeluruh baru dilakukan setelah Direktur RSUD yang baru mulai bertugas dan dilakukan audit internal.

“Kami menanggulangi proses yang mungkin sudah terjadi begitu lama. Setelah dilakukan audit dan penyerahan kepemimpinan direktur RSUD yang baru, kami melakukan mapping. Dari situ terlihat kondisi yang harus segera kita perbaiki,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap kondisi ini, karena RSUD merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas layanan kepada pasien.

Langkah Efisiensi Jadi Pilihan

Sebagai langkah awal, Pemkot Bekasi menyiapkan kebijakan efisiensi operasional. Tri meminta manajemen RSUD menyesuaikan seluruh kebijakan internal dengan kemampuan keuangan yang tersedia saat ini.

“Saya sudah perintahkan kepada manajemen untuk melakukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang ada,” tegasnya.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai RSUD. Namun untuk teknis pelaksanaannya, Tri menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen rumah sakit.

“Pengurangan itu dilakukan terkait jumlah TPP yang harus mereka keluarkan. Untuk teknisnya, nanti direktur RSUD yang mengatur. Kebijakannya secara umum sudah kami tetapkan,” tambahnya.

Meski demikian, Tri memastikan bahwa langkah efisiensi tidak akan mengganggu layanan medis kepada masyarakat. Fokus utama tetap menjaga agar operasional rumah sakit berjalan proporsional, sekaligus menata kembali sistem keuangan yang selama ini dinilai kurang sehat.

BLUD Dituntut Lebih Profesional

RSUD Chasbulloh Abdulmajid beroperasi dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang seharusnya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun fleksibilitas tersebut juga menuntut profesionalisme tinggi dalam manajemen anggaran, pengadaan, hingga pembayaran kewajiban operasional.

Pengamat kebijakan publik di Bekasi menilai, kasus hutang operasional RSUD ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar memperketat pengawasan terhadap kinerja BLUD. Tanpa tata kelola yang disiplin, rumah sakit berisiko mengalami beban keuangan berulang di masa depan.

“BLUD itu diberi keleluasaan mengelola pendapatan dan belanja sendiri. Tapi kalau tidak diimbangi kontrol dan audit berkala, ya potensi penumpukan kewajiban seperti ini bisa terjadi,” ujar salah satu analis kebijakan daerah.

Layanan Tetap Berjalan

Di tengah isu hutang ini, manajemen RSUD memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Pasien rawat jalan, rawat inap, hingga layanan gawat darurat tetap beroperasi seperti biasa.

Pemerintah Kota Bekasi juga menegaskan tidak ada rencana penghentian layanan ataupun pengurangan fasilitas kesehatan. Sebaliknya, pembenahan manajemen dilakukan agar ke depan RSUD dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“Tujuan utamanya adalah memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal, sambil kita benahi struktur keuangannya agar tidak terjadi lagi masalah serupa,” kata Tri.

Tantangan Keuangan Daerah

Kasus hutang RSUD ini juga menjadi tantangan bagi Pemkot Bekasi dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah. Di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik lainnya, pemerintah daerah harus cermat mencari solusi tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

Tri menegaskan bahwa penyelesaian hutang akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga membuka peluang optimalisasi pendapatan rumah sakit, termasuk peningkatan pelayanan berbasis digital, efisiensi pengadaan obat, hingga penataan sistem klaim BPJS Kesehatan.

Momentum Pembenahan Total

Lebih jauh, persoalan ini justru dijadikan momentum oleh Pemkot Bekasi untuk melakukan pembenahan total terhadap manajemen RSUD. Evaluasi kinerja, audit keuangan, serta penataan sistem pengawasan internal akan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kondisi ini yang harus kita perbaiki. Tidak boleh lagi ada beban tersembunyi yang baru diketahui belakangan. Ke depan semua harus transparan,” pungkas Tri.

Publik pun kini menanti sejauh mana langkah konkret pemerintah daerah dan manajemen RSUD mampu keluar dari tekanan hutang operasional tersebut. Sebab bagi masyarakat, keberlangsungan RSUD bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut hak dasar atas layanan kesehatan yang layak.