Teman Seangkatan Jokowi Buka Fakta Skripsi: Mesin Ketik, Percetakan, dan Ijazah yang Sama Persis

YOGYAKARTA — Polemik yang kembali mengemuka terkait ijazah dan skripsi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya mendapat penjelasan langsung dari lingkaran terdekat akademiknya. Kali ini bukan dari institusi semata, melainkan dari rekan seangkatan yang mengalami sendiri dinamika perkuliahan di era tersebut.

Frono Jiwo, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1985 yang lulus bersamaan dengan Jokowi, membeberkan secara detail bagaimana proses penyusunan skripsi dan penerbitan ijazah pada awal dekade 1980-an. Penjelasan ini menjadi penting di tengah derasnya spekulasi publik yang kerap memotret masa lalu dengan standar teknologi masa kini.

Menurut Frono, seluruh mahasiswa di angkatannya menulis skripsi menggunakan mesin ketik manual maupun elektrik. Penggunaan komputer saat itu, kata dia, masih sangat terbatas dan belum menjadi perangkat umum di lingkungan kampus.

“Kami semua pakai mesin ketik. Komputer sudah ada, tapi bukan alat utama. Tidak seperti sekarang,” ujar Frono dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (27/1/2026).

Skripsi Era 80-an: Dari Mesin Ketik ke Percetakan

Frono menjelaskan, proses akademik pada masa itu melibatkan pihak ketiga, khususnya percetakan. Mulai dari pembuatan sampul skripsi, lembar pengesahan, hingga proses penjilidan, hampir seluruhnya dilakukan di luar kampus.

Keterbatasan fasilitas di lingkungan universitas membuat mahasiswa mengandalkan jasa percetakan yang telah terbiasa menangani dokumen akademik. Praktik tersebut, menurut Frono, merupakan hal yang lazim dan tidak menyimpang dari aturan akademik saat itu.

“Percetakan yang mengatur layout, font, sampai jilid. Itu hal biasa. Kampus belum punya fasilitas lengkap seperti sekarang,” katanya.

Penjelasan ini sekaligus menjawab tudingan-tudingan yang mempertanyakan tampilan fisik skripsi dan ijazah Jokowi yang dinilai ‘terlalu rapi’ untuk ukuran zamannya.

Ijazah Identik, Hanya Nomor yang Berbeda

Tak hanya soal skripsi, Frono juga menyinggung ihwal ijazah. Ia menegaskan bahwa ijazah yang dimilikinya memiliki kesamaan fisik dengan ijazah Joko Widodo.

Mulai dari jenis kertas, format penulisan, hingga tanda tangan pejabat kampus saat itu, disebut Frono identik. Nama Rektor Prof. T. Jacob dan Dekan Fakultas Kehutanan Prof. Soenardi Prawirohatmodjo tercantum sama persis.

“Perbedaannya hanya di nomor kelulusan. Itu wajar, karena setiap mahasiswa punya nomor sendiri,” jelasnya.

Pernyataan ini memperkuat klarifikasi yang sebelumnya telah disampaikan UGM, yang berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi adalah lulusan sah Fakultas Kehutanan.

Sosok Jokowi di Bangku Kuliah

Frono juga berbagi kisah personal mengenai karakter Jokowi selama masa kuliah. Menurutnya, Jokowi bukan mahasiswa yang menonjol di kelas, namun dikenal pendiam dan fokus.

Meski demikian, di luar suasana formal, Jokowi disebut memiliki selera humor yang kuat dan mudah berbaur dengan teman-teman dekatnya. Hubungan pertemanan mereka berlanjut hingga selepas lulus.

Setelah menyelesaikan studi, Frono, Jokowi, dan Hari Mulyono—adik ipar Jokowi yang telah wafat—sempat bekerja bersama di PT Kertas Kraft Aceh. Perusahaan tersebut menjadi tempat awal Jokowi meniti karier profesional.

Namun, Jokowi tidak bertahan lama. Ia hanya bekerja sekitar dua tahun sebelum memutuskan mundur dan kembali ke Solo. Salah satu alasan yang dikenang Frono adalah faktor keluarga.

“Ibu Iriana tidak betah tinggal di basecamp di tengah hutan pinus Aceh Tengah,” kenangnya.

Keputusan tersebut kemudian menjadi titik balik perjalanan hidup Jokowi yang kelak dikenal sebagai pengusaha mebel, wali kota, gubernur, hingga presiden.

UGM Tegaskan Integritas Akademik

Universitas Gadjah Mada sendiri telah berulang kali menyampaikan sikap resmi terkait polemik ini. UGM menegaskan bahwa seluruh proses akademik, administrasi, dan kelulusan Jokowi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku pada masanya.

Pihak kampus menyatakan bahwa perbedaan standar teknologi tidak bisa dijadikan dasar untuk meragukan keabsahan dokumen akademik lulusan era tertentu.

Dalam konteks ini, kesaksian Frono Jiwo menjadi potongan penting dalam menjelaskan realitas sejarah pendidikan tinggi Indonesia di dekade 1980-an sebuah masa transisi yang sering disalahpahami dengan kacamata zaman digital.

Polemik, Politik, dan Persepsi Publik

Pengamat komunikasi politik menilai, polemik ijazah Jokowi lebih mencerminkan pertarungan persepsi di ruang publik ketimbang persoalan akademik itu sendiri. Isu ini kerap muncul berulang kali, terutama menjelang momentum politik besar.

Klarifikasi berbasis fakta, seperti yang disampaikan rekan seangkatan dan institusi resmi, dinilai penting untuk mengedukasi publik agar tidak terjebak dalam narasi ahistoris.

Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, kesaksian langsung dari pelaku sejarah menjadi pengingat bahwa setiap era memiliki konteksnya sendiri.

Menutup Ruang Spekulasi

Pernyataan Frono Jiwo bukan sekadar nostalgia masa kuliah. Ia menjadi pengingat bahwa proses akademik tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan teknologi zamannya.

Dengan penjelasan ini, ruang spekulasi yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi semakin menyempit. Fakta historis, kesaksian rekan seangkatan, dan sikap resmi universitas membentuk satu kesimpulan yang konsisten: Joko Widodo adalah lulusan sah Fakultas Kehutanan UGM.

Di tengah hiruk-pikuk wacana politik, penjelasan sederhana berbasis pengalaman justru menjadi jawaban paling kuat.