JAKARTA – Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya resmi memasuki babak baru hubungan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menandatangani langsung perjanjian dagang strategis bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance pada Kamis (19/2/2026) waktu Amerika Serikat.

Kesepakatan ini bukan sekadar penurunan tarif biasa. Ini adalah fondasi baru arsitektur perdagangan Indonesia–AS, yang berpotensi mengubah peta ekspor nasional, memperkuat industri padat karya, sekaligus membuka peluang investasi teknologi tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani kedua kepala negara dan akan segera memasuki tahap implementasi setelah proses hukum masing-masing negara selesai.

1.819 Produk Indonesia Resmi Bebas Tarif

Salah satu poin paling krusial dalam perjanjian ini adalah pembebasan tarif hingga 0% untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia. Angka tersebut terdiri dari 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian.

Produk-produk unggulan nasional yang kini mendapatkan tarif 0% antara lain:

• Minyak kelapa sawit

• Kakao

• Kopi

• Karet

• Komponen elektronik

• Semikonduktor

• Pesawat terbang

• Produk tekstil dan apparel (melalui mekanisme TRQ)

Sebelumnya, Indonesia sempat dikenakan Tarif Resiprokal hingga 32% oleh Pemerintah AS pada 2 April 2025 akibat defisit perdagangan AS sebesar USD 19,3 miliar terhadap Indonesia (data 2024). Melalui negosiasi intensif, tarif tersebut turun menjadi 19% pada Juli 2025, hingga akhirnya kini sejumlah produk strategis memperoleh pembebasan penuh.

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar diplomasi ekonomi. Ini adalah penyelamatan jutaan tenaga kerja.

Sektor tekstil dan apparel saja menyerap sekitar 4 juta pekerja langsung. Jika dihitung bersama keluarga mereka, dampaknya menjangkau sekitar 20 juta jiwa.

Board of Trade: Pengaman Jika Terjadi Lonjakan Impor

Perjanjian ini juga membentuk Dewan Perdagangan atau Board of Trade (Council on Trade and Investment). Lembaga ini akan menjadi forum resmi penyelesaian sengketa apabila terjadi lonjakan impor atau gangguan terhadap neraca perdagangan kedua negara.

Artinya, Indonesia tidak membuka pasar tanpa kontrol. Jika terjadi ketidakseimbangan signifikan, kedua negara memiliki mekanisme dialog sebelum mengambil langkah proteksi.

Instrumen pengamanan seperti safeguard, anti-dumping, dan anti-subsidi tetap dapat digunakan sesuai aturan WTO bila industri domestik terancam.

Indonesia Buka 99% Akses Pasar untuk Produk AS

Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia membuka akses pasar untuk 99% produk asal AS dengan tarif 0%. Namun, pemerintah menegaskan sebagian besar produk tersebut merupakan bahan baku, barang modal, dan komponen industri yang memang dibutuhkan pelaku usaha nasional.

Beberapa komitmen pembelian dari AS antara lain:

• Produk energi (LPG, minyak mentah, gasoline) senilai USD 15 miliar

• Pesawat terbang dan komponennya senilai USD 13,5 miliar

• Produk pertanian (kedelai, gandum, kapas, jagung) senilai USD 4,5 miliar

Langkah ini disebut sebagai strategi penyeimbang perdagangan sekaligus memastikan pasokan energi dan bahan baku tetap aman.

Impor Beras 1.000 Ton? Tidak Signifikan

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah rencana impor beras dari AS sebanyak 1.000 ton.

Pemerintah menegaskan, angka tersebut sangat kecil — hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025. Selain itu, realisasi impor tetap bergantung pada kebutuhan domestik.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia bahkan tidak mengimpor beras dari AS.

Ayam, Jagung, dan Produk Pertanian: Pemerintah Klaim Tetap Lindungi Petani

Impor ayam dari AS hanya dalam bentuk Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor untuk kebutuhan pembibitan. Indonesia belum memiliki fasilitas pembibitan GPS sendiri, sehingga impor ini dianggap kebutuhan teknis.

Sementara impor jagung dari AS difokuskan untuk bahan baku industri makanan dan minuman, yang pada 2025 berkontribusi 7,13% terhadap PDB nasional dan menyerap 6,7 juta tenaga kerja.

Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan yang mengorbankan peternak dan petani dalam negeri.

Data Pribadi dan Sertifikasi Halal Tetap Dilindungi

Di tengah kekhawatiran publik, pemerintah menegaskan transfer data dalam perjanjian ini tetap tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Tidak ada penyerahan kedaulatan data.

Sertifikasi halal juga tetap berlaku untuk produk makanan dan minuman asal AS. Produk non-halal wajib mencantumkan keterangan jelas. Indonesia bahkan telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement dengan lembaga halal di AS.

TKDN Tidak Dihapus

Isu lain yang berkembang adalah dugaan penghapusan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah menegaskan TKDN tetap berlaku untuk proyek pengadaan pemerintah.

Barang yang dijual langsung di pasar ritel memang pada prinsipnya tidak diwajibkan TKDN secara umum, namun ini bukan kebijakan baru.

Farmasi dan Alat Kesehatan: Akui Standar FDA, Tanpa Lemahkan BPOM

Indonesia mengakui evaluasi teknis dari otoritas pengawas AS untuk efisiensi proses perizinan, tetapi produk tetap melalui administrasi dan pengawasan nasional.

Jika ditemukan masalah keamanan, Indonesia tetap memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.

Mineral Kritis Tetap Hilirisasi

Pemerintah juga memastikan tidak ada ekspor bahan mentah mineral kritis ke AS. Perjanjian ini justru mendorong kerja sama investasi pengolahan di dalam negeri sejalan dengan agenda hilirisasi.

Apa Dampak Nyata bagi Ekonomi Nasional?

Secara strategis, perjanjian ini memberi tiga dampak utama:

1. Meningkatkan daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS.

2. Menjaga keberlanjutan jutaan tenaga kerja sektor padat karya.

3. Membuka peluang investasi teknologi tinggi dan penguatan ekosistem digital.

Kesepakatan ini hanya mencakup perdagangan dan investasi, tanpa menyentuh isu pertahanan atau keamanan seperti Laut China Selatan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia memilih jalur diplomasi ekonomi alih-alih retaliasi. Pemerintah menilai langkah ini lebih rasional untuk menjaga stabilitas nasional.

Kini, tantangannya bukan lagi pada tanda tangan, tetapi pada implementasi. Jika dijalankan konsisten dan dikawal ketat, perjanjian ini berpotensi menjadi titik balik hubungan ekonomi Indonesia–AS sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Apakah ini awal “Golden Age” baru bagi perdagangan Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti: panggung ekspor Indonesia ke Amerika kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya.