Setahun Tri–Harris Pimpin Kota Bekasi Refleksi: Ekonomi Tumbuh, UHC Tetap Jalan

Kota Bekasi - Genap hampir satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Bekasi, refleksi kinerja menjadi sorotan publik. Di tengah dinamika perkotaan yang kompleks, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memastikan layanan kesehatan tetap inklusif melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Dalam pernyataannya menjelang satu tahun masa jabatan, Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi kepada Wakil Wali Kota, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), serta masyarakat yang dinilai telah bersinergi mendukung program pembangunan. Ia menekankan visi bersama untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang “keren, nyaman, dan sejahtera”.
Komitmen tersebut, kata dia, bukan sekadar slogan. Sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif, terutama dalam menjaga geliat ekonomi pascapandemi dan tekanan global. Pemerintah daerah juga mengklaim pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa diskriminasi, termasuk bagi warga kurang mampu yang belum sepenuhnya teraktivasi kepesertaan jaminan kesehatannya.

Menjelang tanggal 20 yang menandai hampir satu tahun kepemimpinannya Wali Kota Bekasi memilih melakukan refleksi terbuka. “Yang pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota, kepada jajaran ASN. Hari ini kita bersinergi dan memiliki mimpi yang sama,” ujarnya.
Ia menyebut, mimpi tersebut adalah membangun Kota Bekasi menjadi kota yang semakin maju secara infrastruktur, tertib tata kelola, serta kuat dari sisi kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah, lanjutnya, ingin memastikan pembangunan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain menyampaikan apresiasi, Wali Kota juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemerintahan terdapat kebijakan atau langkah yang belum sepenuhnya memuaskan seluruh pihak. Ia menegaskan, prinsip keadilan sosial menjadi dasar dalam setiap perumusan program.
Refleksi Kepemimpinan: Sinergi dan Arah Pembangunan
Dalam satu tahun pertama, kepemimpinan di Kota Bekasi diarahkan pada penguatan kolaborasi internal birokrasi dan partisipasi publik. Pemerintah menilai, sinergi antara eksekutif, legislatif, serta elemen masyarakat menjadi faktor krusial dalam mempercepat realisasi program.
Fokus pembangunan dirumuskan dalam tiga pilar utama:
1. Penguatan ekonomi daerah
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga melalui dukungan terhadap sektor UMKM, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Stabilitas ekonomi lokal dianggap penting untuk menopang daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi nasional dan global.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan terus didorong agar masyarakat memperoleh kemudahan akses administrasi, perizinan, serta layanan dasar lainnya.
3. Jaminan perlindungan sosial dan kesehatan
Komitmen mempertahankan skema UHC menjadi salah satu program prioritas yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurut Wali Kota, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka statistik, melainkan juga harus mampu “menyentuh” masyarakat hingga lapisan terbawah. Prinsip keadilan sosial ditegaskan sebagai pijakan agar setiap warga memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara seimbang.
Ekonomi Bergeliat, Lapangan Kerja Diperluas
Salah satu indikator keberhasilan yang disoroti adalah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Pemerintah daerah mendorong investasi sektor jasa, perdagangan, dan industri kreatif yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi wilayah penyangga ibu kota tersebut.
Kebijakan pro-investasi disertai penyederhanaan perizinan serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja juga diperluas untuk menekan angka pengangguran terbuka.
Pemerintah menilai, stabilitas ekonomi daerah berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Dengan ekonomi yang terus bergerak, peluang kerja meningkat dan daya beli masyarakat terjaga.
Komitmen UHC: Warga Bisa Berobat Cukup dengan KTP
Di sektor kesehatan, Pemkot Bekasi menegaskan komitmen mempertahankan Universal Health Coverage (UHC). Skema ini memungkinkan warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan aktif yang belum sepenuhnya terverifikasi.
Wali Kota menjelaskan, bagi warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu termasuk yang sebelumnya berada di kategori desil tertentu tetap dapat memperoleh layanan kesehatan dengan menunjukkan KTP di fasilitas kesehatan yang bekerja sama.
“Dalam proses masa tenggang waktu karena menunggu aktivasi, mereka cukup dengan menggunakan KTP untuk berobat di pusat-pusat kesehatan yang ada,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat rentan. Dengan kebijakan ini, tidak ada alasan bagi warga untuk menunda pengobatan karena persoalan administratif.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Ketersediaan obat, tenaga medis, serta sistem rujukan menjadi perhatian agar implementasi UHC tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.
Apresiasi dan Permohonan Maaf kepada Warga
Dalam refleksinya, Wali Kota tak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga menyadari adanya dinamika dan kritik selama satu tahun kepemimpinan. Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang dinilai aktif mendukung serta mengawal program pemerintah.
“Dan tentu permohonan maaf juga apabila dalam prosesnya ada hal-hal yang kemungkinan tidak menyenangkan, tidak membahagiakan,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pengakuan bahwa proses pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Kritik publik dianggap sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan kontrol sosial yang sehat.
Pemerintah daerah berharap komunikasi dua arah antara warga dan pemangku kebijakan dapat terus diperkuat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Tantangan Tahun Kedua
Memasuki tahun kedua, tantangan diprediksi tidak semakin ringan. Tekanan ekonomi global, kebutuhan infrastruktur perkotaan yang terus meningkat, serta ekspektasi publik yang tinggi menjadi faktor yang harus diantisipasi.
Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi optimistis dengan fondasi sinergi yang telah dibangun. Konsistensi kebijakan, evaluasi berkala, serta adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi akan menjadi strategi utama.
Refleksi satu tahun ini diharapkan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat capaian.

Satu tahun kepemimpinan di Kota Bekasi menjadi fase awal yang menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta komitmen mempertahankan UHC, pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Apresiasi kepada ASN dan masyarakat, disertai permohonan maaf atas kekurangan, menjadi pesan reflektif yang disampaikan Wali Kota menjelang genap satu tahun masa jabatan. Tantangan masih terbentang, namun pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus bekerja menghadirkan kota yang lebih nyaman dan sejahtera bagi seluruh warganya.