Sarwin Edi Desak Universitas Negeri di Bekasi, APBD Hampir Rp7 Triliun Dinilai Sudah Mampu

BEKASI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir menyentuh Rp7 triliun. Status sebagai kota metropolitan pun sudah lama disandang. Namun hingga kini, Kota Bekasi belum memiliki satu pun perguruan tinggi negeri.

Kondisi itu memantik sorotan dari Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra. Ia menilai, dengan kapasitas fiskal yang besar, sudah seharusnya Bekasi memiliki universitas negeri sendiri, agar warganya tidak terus bergantung pada daerah lain.

“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” ujar Sarwin usai reses di RW 004 Bojong Menteng, Jumat (13/2/2026).

Selama ini, lulusan SMA di Bekasi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri terpaksa merantau ke berbagai kota. Pilihan terdekat biasanya ke Jakarta, Depok, dan Bogor. Namun tak sedikit pula yang harus pergi hingga ke Malang atau Surabaya demi mendapatkan bangku di kampus negeri.

Fakta ini, menurut Sarwin, menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas anggaran daerah dengan ketersediaan layanan pendidikan tinggi.

“Warga kita yang baru lulus SMA jadi harus kuliah di daerah lain yang punya fakultas negeri. Ada yang sampai ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta dan Bogor. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.

Sebagai kota penyangga ibu kota dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, kebutuhan terhadap pendidikan tinggi negeri dinilai sangat mendesak. Selain untuk akses pendidikan, keberadaan universitas negeri juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan riset, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

APBD Kota Bekasi yang hampir Rp7 triliun menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan kemampuan fiskal cukup kuat di Jawa Barat. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret yang benar-benar mengarah pada pendirian kampus negeri.

Sarwin menyebut, DPRD sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan pentingnya agenda ini. Baik dalam forum rapat paripurna, pembahasan komisi, maupun rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ini sudah berapa periode dari kepemimpinan sebelumnya. Minimal di periode 2024–2029 ini harus ada. Kalau tidak sempat membangun gedung, minimal pembebasan lahannya dulu,” katanya.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar membangun gedung kampus, melainkan komitmen politik dan perencanaan jangka panjang. Pembebasan lahan, penyediaan fasos-fasum, serta pengajuan ke pemerintah pusat bisa dilakukan bertahap.

Dalam pandangannya, terdapat beberapa lokasi strategis yang bisa dipertimbangkan untuk pembangunan universitas negeri. Salah satunya kawasan sekitar DPRD Kota Bekasi yang dinilai masih memungkinkan untuk dikembangkan.

Selain itu, kawasan Summarecon juga disebut memiliki lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang dapat diprioritaskan untuk kepentingan publik, termasuk pendidikan.

“Dulu pernah ada wacana kampus swasta dirubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, fasos-fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa luas lahan bukan alasan untuk menunda realisasi. Konsep pembangunan vertikal dinilai cukup realistis di tengah keterbatasan ruang perkotaan.

“Bukan bicara soal luasnya. Yang penting ada dulu. Gedung bisa vertikal, bangun ke atas. Tidak usah berbicara luas yang harus sekian hektare,” tandasnya.

Sarwin membandingkan Bekasi dengan sejumlah kota lain yang memiliki APBD lebih kecil namun sudah memiliki perguruan tinggi negeri. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa faktor utama bukan semata kemampuan anggaran, melainkan keseriusan dan prioritas kebijakan.

Di beberapa daerah, kampus negeri bahkan tumbuh dari pengembangan sekolah tinggi atau politeknik yang kemudian dinegerikan melalui skema kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Model seperti ini dinilai bisa menjadi alternatif bagi Bekasi. Pemerintah daerah dapat menyiapkan lahan dan dukungan infrastruktur, sementara proses akademik dan kelembagaan diajukan ke pemerintah pusat.

Keberadaan universitas negeri tak hanya berdampak pada akses pendidikan. Secara ekonomi, kampus akan memicu pertumbuhan sektor hunian, kuliner, transportasi, hingga industri kreatif. Secara sosial, kota akan memiliki pusat kajian dan riset yang mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Dalam konteks jangka panjang, kampus negeri dapat menjadi episentrum pengembangan inovasi dan kewirausahaan lokal. Terlebih Bekasi dikenal sebagai kota industri dan penyangga Jakarta, yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dan kompetitif.

Sarwin memastikan isu ini tidak akan berhenti pada pernyataan saat reses. Ia berjanji akan kembali mengangkatnya dalam sidang-sidang DPRD mendatang agar menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.

“Langkah ini krusial untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Jangan sampai anak-anak Bekasi terus menjadi penonton di kota sendiri,” ujarnya.

Desakan tersebut kini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Bekasi. Dengan kapasitas anggaran yang besar dan pertumbuhan penduduk yang pesat, publik menunggu apakah wacana universitas negeri akan benar-benar masuk dalam perencanaan strategis, atau kembali menjadi janji lintas periode.

Yang jelas, di tengah geliat pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan institusi pendidikan tinggi negeri di Kota Bekasi semakin tak terelakkan. (Adv)