Sanksi AS Terhadap Rosneft Guncang Pasar Minyak China, Kilang Hadapi Risiko Pasokan dan Sanksi

BEIJING — Sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap raksasa energi Rusia, PJSC Rosneft Oil Company, mengguncang industri minyak global dan menimbulkan efek domino ke jantung pasar energi China.

Langkah Washington itu tidak hanya menekan perekonomian Moskwa, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan kilang minyak China — baik milik negara maupun swasta — yang selama ini bergantung besar pada pasokan minyak mentah dari Rusia.

Menurut data perdagangan, sekitar 20 persen impor minyak mentah China, atau setara 2 juta barel per hari dalam sembilan bulan pertama tahun ini, berasal dari Rusia. Angka itu menempatkan Rusia sebagai salah satu sumber utama bahan baku bagi industri pengolahan minyak di China, yang memproduksi bensin, solar, hingga bahan baku plastik.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melalui Kementerian Keuangan baru-baru ini memasukkan Rosneft dan Lukoil PJSC ke daftar hitam, sebagai bagian dari rangkaian sanksi yang juga dijatuhkan oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris.

Langkah tersebut menargetkan seluruh pembeli minyak mentah Rusia, dengan tujuan menekan pemasukan Moskwa yang dinilai menopang perang di Ukraina.

Dalam ketentuan sanksi terbaru, transaksi dengan kedua perusahaan energi besar Rusia itu harus dihentikan paling lambat 21 November 2025, sebagaimana diumumkan oleh Departemen Keuangan AS.

Bagi China dan India—dua pelanggan terbesar minyak Rusia—risiko utamanya adalah keterlibatan mereka dengan entitas yang dikenai sanksi. Hubungan dagang dengan perusahaan tersebut berpotensi menyeret mereka dalam sanksi sekunder yang bisa melumpuhkan operasi finansial.

Sanksi sekunder biasanya mencakup pembekuan akses terhadap dolar AS, pembatasan transaksi internasional melalui sistem perbankan Barat, serta penghentian dukungan logistik dari perusahaan pelayaran, asuransi, dan perdagangan global.

“Dampak terbesarnya justru pada rantai pasok global yang melibatkan perusahaan Barat sebagai investor dan operator di kawasan penghasil minyak utama seperti Timur Tengah dan Afrika,” ungkap seorang analis energi di Singapura, dikutip Jumat (24/10/2025).

Para pengamat memperingatkan bahwa perusahaan China dan India yang tetap menjalin kerja sama dengan entitas yang terkena sanksi akan berisiko dikeluarkan dari proyek-proyek energi internasional, termasuk di Afrika dan Timur Tengah.

Sebaliknya, jika mereka mematuhi sanksi AS, maka mereka harus kehilangan pasokan minyak diskon besar dari Rusia — pasokan yang selama ini membantu menjaga harga energi tetap rendah di dalam negeri.

Di luar China dan India, pembeli minyak global juga kini berhati-hati dalam bertransaksi dengan Lukoil, yang terlibat dalam proyek Basrah di Irak dan Konsorsium Pipa Kaspia di Asia Tengah.

Langkah Inggris yang baru-baru ini menambahkan Rosneft, Lukoil, dan Shandong Yulong Petrochemical Co. ke daftar hitam membuat para trader dan perusahaan pengapalan kian waspada.

Bahkan, pelabuhan-pelabuhan besar China seperti Rizhao dan Dongjiakou, yang selama ini menjadi jalur utama distribusi minyak Rusia dan Iran, ikut diawasi ketat akibat sanksi tersebut.

Salah satu kontrak utama yang kini diawasi ketat adalah perjanjian jangka panjang antara Rosneft dan China National Petroleum Corp. (CNPC) untuk pasokan minyak mentah ESPO melalui jaringan pipa menuju kilang di Daqing, China utara.

Kilang-kilang tersebut sangat bergantung pada minyak Rusia, sehingga rentan terhadap gangguan apa pun dalam rantai pasok. Namun hingga kini, belum jelas apakah aliran minyak pipa itu akan terdampak langsung oleh sanksi.

CNPC belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi. Sementara Rosneft dan Lukoil juga belum merilis pernyataan resmi mengenai langkah mitigasi yang akan mereka tempuh.

Menurut firma analisis energi Kpler, kedua perusahaan Rusia itu menyumbang sekitar seperempat ekspor minyak Rusia ke China pada tahun 2024, terutama dari pelabuhan Kozmino di Timur Rusia yang menjadi jalur vital ekspor minyak mentah ESPO ke kilang-kilang swasta di Provinsi Shandong.

Situasi ini menempatkan Beijing dalam dilema strategis: mempertahankan pasokan energi murah dari Moskwa atau menghindari risiko sanksi dari Washington.