Ribuan Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate, Tuntut Larangan Study Tour Dicabut

Pena Insight

Bandung, Senin 21 Juli 2025 – Gelombang protes datang dari kalangan pekerja sektor pariwisata Jawa Barat. Puluhan bus pariwisata berklakson telolet tiba di Gedung Sate, Kota Bandung, membawa ratusan pekerja pariwisata yang menuntut pencabutan larangan study tour sekolah yang berlaku di Jawa Barat sejak era Gubernur Dedi Mulyadi.

Aksi yang digelar mulai pukul 09.30 WIB ini mengatasnamakan Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, dan menjadi bentuk kekecewaan terhadap Surat Edaran Nomor 43/PK.03.03/KESRA yang membatasi kegiatan wisata pendidikan keluar daerah.

“Tuntutan kita hanya satu: cabut larangan studi tur sekolah dari Jabar ke luar Jabar,” tegas Koordinator Aksi, Herdi Sudardja, dalam orasinya di depan Gedung Sate.

Menurut Herdi, larangan tersebut telah memukul telak sektor pariwisata lokal, mulai dari pengusaha transportasi bus, agen travel, penyedia jasa katering, hingga UMKM oleh-oleh. Ia menyebut kebijakan itu kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Di Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak ada larangan seperti ini. Kenapa hanya Jawa Barat yang membatasi anak sekolah untuk belajar di luar kota?” tambahnya dengan nada kecewa.

Herdi juga menyinggung soal komunikasi yang macet antara pelaku usaha dengan Pemerintah Provinsi. Ia menyebut surat audiensi yang dikirimkan pada Mei 2025 tidak pernah ditanggapi.

“Kami sudah berkali-kali meminta bertemu dengan gubernur, tapi tidak ada respons. Apakah gubernur lebih memilih mendengar oligarki daripada rakyatnya sendiri?” sindir Herdi, mengundang sorak sorai massa.

Ancaman Aksi Lebih Besar

Dalam orasinya, Herdi memperingatkan bahwa aksi ini baru permulaan. “Hari ini hanya diikuti 10 persen dari total pekerja pariwisata di Jabar. Kalau tidak ditanggapi, kami akan turun lebih besar lagi,” ancamnya.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaku sektor informal dan jasa di Jawa Barat mendesak adanya revisi kebijakan pendidikan dan pariwisata, terutama dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah.

Belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga berita ini diturunkan. Namun gelombang protes ini diperkirakan akan terus bergulir jika tidak segera direspons.