Ribuan Buruh Migran Asal Jawa Barat Hilang Kontak, Gubernur Dedi Mulyadi Ambil Langkah Konkret

Pena Insight

Cianjur, 14 Juli 2025 — Ribuan warga Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri dilaporkan hilang kontak. Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi serius fenomena ini dengan merancang langkah pendataan bersama para kepala desa untuk menelusuri nasib para pekerja migran yang hingga kini belum jelas keberadaannya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya langkah terstruktur dalam menghadapi persoalan hilangnya komunikasi antara buruh migran dan keluarga mereka di kampung halaman. Ia mengaku kerap menerima laporan dari warga terkait anggota keluarga mereka yang tidak pernah lagi memberi kabar setelah bekerja di luar negeri.

Dalam pernyataannya usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025), Dedi menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan mengajak kepala desa untuk melakukan pendataan menyeluruh. “Kita akan kumpulkan para kepala desa untuk mengisi aplikasi pelaporan warga yang bekerja di luar negeri dan tidak ada kabar,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan bahwa jumlah buruh migran yang hilang kontak diduga mencapai angka ribuan. Ia menyebut hal ini sebagai krisis kemanusiaan yang tidak bisa dianggap sepele. “Ini warga kita, masa depan nasibnya dibiarkan begitu saja di luar negeri? Makanya pendataan harus segera dimulai,” tegasnya.

Gubernur menilai pentingnya membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas desa untuk menjamin keselamatan warga yang merantau. Dengan kolaborasi lintas level pemerintahan, data yang terkumpul dapat dijadikan dasar advokasi dan intervensi negara kepada pemerintah negara tujuan para pekerja migran.

Dedi juga menyoroti ironi dalam perencanaan anggaran tahunan. Menurutnya, alokasi dana pemerintah daerah cenderung fokus pada fasilitas dan tunjangan pejabat, sementara nasib buruh migran sering kali terabaikan. “Setiap tahun kita sibuk membahas kendaraan baru dan honor naik, namun warganya yang sedang bekerja di luar negeri tidak jelas nasibnya,” kritiknya.

Dalam upaya jangka panjang, Dedi menekankan pentingnya reorientasi pendidikan di Jawa Barat agar lebih menitikberatkan pada keterampilan kerja. Dengan demikian, warga yang bekerja ke luar negeri bisa mengisi sektor formal yang lebih aman dan menjanjikan. “Saatnya pendidikan diarahkan pada keterampilan agar SDM bisa meningkat,” ujarnya.

Isu buruh migran bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menyangkut integritas pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Dedi menyatakan bahwa negara tidak boleh abai terhadap warga yang mencari penghidupan di luar negeri, terlebih bila mereka berisiko menjadi korban eksploitasi.

Langkah lanjutan yang dirancang Gubernur Jawa Barat mencakup kerja sama dengan lembaga migrasi internasional dan pemerintah pusat. Pendataan dan pelaporan di tingkat desa dinilai sebagai pintu masuk penting untuk advokasi diplomatik yang lebih luas terhadap negara penempatan.

Dedi berharap, kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan buruh migran dari hulu ke hilir. Ia mendorong pembentukan kebijakan yang lebih berpihak dan menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh warga Jawa Barat, terutama mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air demi penghidupan yang lebih baik.