Puskeu Polri Raih Predikat Menuju WBBM 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Reformasi Birokrasi

Jakarta – Pusat Keuangan (Puskeu) Polri mencatatkan capaian strategis dengan meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini di Green Terrace TMII, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Kegiatan bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi forum evaluasi nasional atas kinerja reformasi birokrasi instansi pemerintah.

Puskeu Polri menjadi satu-satunya satuan kerja tingkat Mabes Polri yang berhasil meraih predikat Menuju WBBM tahun ini. Capaian tersebut dinilai signifikan mengingat predikat WBBM merupakan tingkatan lanjutan setelah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan hanya diberikan kepada unit kerja dengan standar integritas serta pelayanan publik yang tinggi.

Selain Puskeu Polri, tiga satuan kerja kewilayahan Polri turut memperoleh predikat serupa, yakni Biro SDM Polda Sulawesi Selatan, Ditlantas Polda Jawa Timur, dan Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur. Sementara itu, sejumlah Bidang Keuangan Polda seperti DIY, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Barat meraih predikat Zona Integritas Menuju WBK.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johny Eddizon Isir menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan indikator konkret keberhasilan transformasi internal Polri. Menurutnya, pembenahan birokrasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Penghargaan Menuju WBBM yang diraih Puskeu Polri menunjukkan bahwa Transformasi Polri berjalan konsisten dan terukur. Ini bukti tata kelola keuangan Polri semakin transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Johny.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak semata soal administratif, melainkan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi, lanjutnya, harus menghadirkan perubahan nyata yang bisa dirasakan publik.

Predikat WBBM sendiri memiliki standar ketat. Tidak hanya menekankan aspek bebas korupsi, tetapi juga menilai kecepatan, ketepatan, inovasi, serta orientasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Kementerian PANRB dalam evaluasi nasional tahun 2025 mencatat nilai SAKIP Kementerian/Lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Dari 297 instansi yang mengikuti pembangunan Zona Integritas, sebanyak 133 dinyatakan lolos meraih predikat WBK dan/atau WBBM.

Menteri PANRB dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan Puskeu Polri dipandang sebagai bagian dari kontribusi institusi kepolisian dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Reformasi birokrasi di sektor keamanan dinilai strategis karena menyangkut pengelolaan anggaran negara dalam jumlah besar dan pelayanan publik yang luas.

Secara substantif, penguatan tata kelola keuangan di tubuh Polri juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas keuangan kerap menjadi sorotan dalam upaya peningkatan integritas lembaga negara.

Johny menegaskan bahwa penghargaan ini bukan akhir dari proses pembenahan. Polri, kata dia, akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis integritas dan profesionalisme.

“Ke depan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas,” tutupnya.

Capaian Puskeu Polri dalam meraih predikat Menuju WBBM 2025 sekaligus mempertegas arah kebijakan reformasi birokrasi Polri yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja, tata kelola bersih, dan pelayanan publik modern.