Purbaya Buka-bukaan soal Gaji PNS 2026, Pemerintah Masih Tunggu Arah Ekonomi

Penainsight.com, Jakarta  -  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait nasib gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Isu kenaikan gaji PNS dan PPPK yang sebelumnya sempat mencuat kini masih menunggu kepastian pemerintah.

Purbaya menegaskan, keputusan terkait kenaikan gaji ASN belum bisa diambil dalam waktu dekat. Pemerintah masih memerlukan waktu tambahan untuk mencermati kondisi keuangan negara serta pergerakan indikator ekonomi nasional.

Menurut Purbaya, evaluasi ekonomi secara menyeluruh baru bisa dilakukan setelah melihat perkembangan dalam satu triwulan ke depan. Hal ini dinilai penting agar kebijakan belanja negara tetap terjaga dan berkelanjutan.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat bagaimana arah ekonomi kita, terutama yang sekarang sudah lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).

Isu kenaikan gaji ASN sendiri menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan Purbaya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiyantini pada Senin (29/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian sepakat bahwa pembahasan lebih teknis terkait kenaikan gaji ASN baru dapat dilakukan pada triwulan kedua 2026. Pasalnya, pada periode itu dampak berbagai faktor terhadap belanja pemerintah akan terlihat lebih jelas.

Purbaya menekankan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangat diperlukan, mengingat kebijakan kenaikan gaji memiliki implikasi besar terhadap APBN.

Sebagai informasi, wacana kenaikan gaji ASN sebenarnya telah tercantum dalam pembaruan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Namun hingga kini, belum ada pembahasan teknis lanjutan terkait besaran maupun waktu pelaksanaannya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

Dalam perpres tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

Dokumen RKP 2025 terbaru menyebutkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara masuk dalam delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi prioritas pemerintah.

Program kenaikan gaji tersebut berada di urutan keenam dari total delapan program strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kenaikan gaji tidak akan diterapkan secara merata. Fokus utama diarahkan pada kelompok ASN tertentu yang memiliki peran strategis.

Kelompok tersebut antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, serta penyuluh yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di berbagai daerah.

Selain ASN sipil, kebijakan kenaikan gaji juga direncanakan mencakup anggota TNI dan Polri, serta pejabat negara.

“Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara,” demikian tertulis dalam lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu momentum yang tepat untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional.