Presiden Prabowo Tetapkan PMN Rp11,46 Triliun untuk Kereta, Pelni, dan Perumahan

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menetapkan empat Peraturan Pemerintah (PP) terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total nilai mencapai Rp11,46 triliun. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat sektor transportasi nasional, konektivitas antarwilayah, serta pembiayaan perumahan rakyat.

Keputusan tersebut tertuang dalam empat Peraturan Pemerintah yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 30 Desember 2025, dan seluruh pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Empat regulasi tersebut masing-masing adalah PP Nomor 51 Tahun 2025, PP Nomor 52 Tahun 2025, PP Nomor 53 Tahun 2025, dan PP Nomor 54 Tahun 2025. Keseluruhan PMN diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penugasan negara kepada badan usaha milik negara (BUMN) strategis.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2025, pemerintah menetapkan penambahan PMN ke dalam modal Danantara dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penambahan modal ini difokuskan untuk mendukung sektor perkeretaapian, khususnya pengadaan dan retrofit kereta rel listrik (KRL) guna meningkatkan kualitas layanan angkutan penumpang perkotaan.

Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp1,8 triliun kepada PT KAI. Dana ini ditujukan untuk memperkuat armada transportasi massal perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi.

Selanjutnya, melalui PP Nomor 52 Tahun 2025, pemerintah menambah PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Nilai PMN yang dikucurkan mencapai Rp473 miliar, yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sarana perkeretaapian nasional serta mendukung program revitalisasi industri perkeretaapian dalam negeri.

Pemerintah menilai penguatan INKA penting untuk mengurangi ketergantungan impor sarana perkeretaapian sekaligus mendorong kemandirian industri nasional. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, peningkatan kapasitas ini juga diharapkan mampu memperkuat daya saing produk kereta api Indonesia di pasar internasional.

Sementara itu, untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, Presiden Prabowo menetapkan PP Nomor 53 Tahun 2025 tentang penambahan PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Dalam regulasi ini, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp2,5 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program peremajaan armada pelayaran nasional. Pelni selama ini memegang peran strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah kepulauan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Modernisasi armada dinilai krusial untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keandalan layanan transportasi laut nasional.

PMN keempat ditetapkan melalui PP Nomor 54 Tahun 2025, yakni penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Pemerintah mengucurkan PMN sebesar Rp6,68 triliun kepada perusahaan pembiayaan perumahan tersebut.

Suntikan modal ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat realisasi program perumahan rakyat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Dalam pertimbangan kebijakan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh PMN tersebut bertujuan untuk memperkuat kinerja BUMN, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta memastikan pelaksanaan penugasan negara berjalan efektif dan akuntabel.

Sektor perkeretaapian dan pelayaran dipandang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Sementara sektor pembiayaan perumahan dinilai strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan mengurangi backlog perumahan nasional.

Dengan total PMN mencapai Rp11,46 triliun, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menggunakan instrumen fiskal secara terarah dan produktif. Suntikan modal negara ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi keuangan BUMN penerima, tetapi juga memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Ke depan, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan PMN agar dana publik tersebut benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kebijakan ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.