Presiden Prabowo Tekankan Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat, Ini Penjelasan Menteri ESDM Bahlil

Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026). Pertemuan tersebut membahas secara khusus implementasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional, terutama di sektor mineral dan batu bara (minerba), agar benar-benar berpihak pada kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Usai pertemuan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang seimbang. Di satu sisi, negara harus memperoleh penerimaan yang optimal, namun di sisi lain dunia usaha juga harus tetap dijaga keberlanjutannya.

“Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasi pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha,” ujar Bahlil kepada awak media.

Menurut Bahlil, arahan Presiden Prabowo sangat jelas: pengelolaan SDA harus dikembalikan pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks itu, sektor minerba dinilai memiliki peran strategis sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Arahan Presiden kepada kami, khususnya saya Menteri ESDM, agar segera mencari formulasi yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik. Kita butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut masih berada pada tahap diskusi strategis. Beberapa isu teknis, termasuk plus minus kebijakan di sektor batu bara dan izin usaha pertambangan, belum dibahas secara mendalam dan akan dikaji lebih lanjut oleh kementerian terkait.

“Masih dalam diskusi-diskusi biasa. Belum dibahas secara serius terkait detail teknisnya,” ujarnya.

Meski demikian, arah kebijakan sudah jelas, yakni memastikan pengelolaan SDA nasional tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi nasional.

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam pembahasan adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha. Pemerintah menyadari bahwa sektor minerba tidak bisa dilepaskan dari peran pelaku usaha, baik nasional maupun global.

Namun, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ke depan akan lebih berpihak pada kepentingan nasional, tanpa mengabaikan iklim investasi.

“Pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara, tapi tetap dilakukan secara bijak agar dunia usaha bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus meningkatkan kontribusi sektor minerba terhadap pendapatan negara.

Presiden Prabowo, menurut Bahlil, menaruh perhatian besar pada bagaimana hasil pengelolaan SDA dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Pendapatan negara yang optimal dari sektor minerba akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial.

Dengan pengelolaan yang tepat, SDA tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

“Kita butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” kata Bahlil menegaskan kembali pesan Presiden.

Terkait isu pengelolaan beberapa aset strategis oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bahlil menyampaikan bahwa hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan dampaknya terhadap industri.

“Oh, nanti kita bahas ya,” ujar Bahlil singkat saat ditanya mengenai kemungkinan pengelolaan oleh BUMN baru.

Langkah kehati-hatian ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar kuat dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.

Pemerintah memastikan pembahasan terkait pengelolaan SDA tidak berhenti pada satu pertemuan. Kajian dan diskusi lintas kementerian akan terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang.

Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai pilar utama pembangunan nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia.