Presiden Kolombia Sebut Serangan Udara AS di Laut Karibia sebagai Tindakan Tirani dan Pelanggaran HAM

Jakarta – Presiden Kolombia, Gustavo Petro, melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat terkait operasi militer berupa serangan udara di Laut Karibia. Ia menyebut aksi tersebut sebagai “tindakan tirani” yang berpotensi melanggar hukum internasional serta prinsip hak asasi manusia.

Petro menilai serangan udara yang dilakukan AS terhadap kapal-kapal di wilayah laut internasional bukan hanya berlebihan, tetapi juga bisa digolongkan sebagai pembunuhan. Ia meminta adanya penyelidikan lebih lanjut mengenai kemungkinan korban dari pihak warga Kolombia.

“Kenapa harus meluncurkan rudal, kalau kapal itu sebenarnya bisa dihentikan dan awaknya ditangkap?” ujar Petro. “Itu yang kita sebut sebagai tindakan pembunuhan, bukan sekadar operasi militer.” kepada BBC

Pernyataan Petro muncul setelah laporan bahwa serangan udara AS di Laut Karibia sejak awal bulan ini telah menewaskan sedikitnya 17 orang. Washington beralasan operasi itu dilakukan untuk mencegah masuknya zat berbahaya ke Amerika Serikat.

Meski demikian, sejumlah pakar hukum internasional dan anggota parlemen di AS sendiri mempertanyakan legalitas operasi tersebut. Mereka menilai penggunaan kekuatan militer di laut lepas harus mematuhi prinsip proporsionalitas dan aturan internasional.

“Jika hanya untuk menghentikan sebuah kapal, maka penggunaan senjata berat jelas melampaui batas kewajaran. Prinsip proporsionalitas jelas dilanggar jika yang dipakai lebih dari sekadar pistol,” tambah Petro.

Pemerintah AS, melalui pernyataan resmi Gedung Putih, menegaskan bahwa Presiden Donald Trump siap menggunakan seluruh instrumen kekuatan negara untuk menghentikan masuknya zat berbahaya ke wilayah Amerika. “Trump akan memastikan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan,” demikian keterangan singkat Gedung Putih.

Meski begitu, Washington tidak memberikan rincian jelas mengenai siapa yang menjadi target serangan dan identitas korban. Informasi mengenai keterlibatan kelompok kriminal tertentu pun masih menuai perdebatan.

Di sisi lain, Petro menilai tindakan AS justru merusak hubungan internasional dan merendahkan martabat bangsa Amerika Latin. Ia menegaskan, negaranya tidak akan tunduk pada tekanan yang bersifat hegemonik.

“Pemerintah Trump telah mempermalukan rakyat kami. Negara-negara Amerika Selatan tidak akan tunduk pada raja mana pun,” tegas Petro.

Sejak kembali menjabat pada Januari lalu, Trump memperkeras sikap politik luar negerinya terhadap kawasan Amerika Latin. Ia melancarkan kebijakan deportasi besar-besaran bagi imigran dan memperketat aturan perdagangan.

Selain itu, Trump juga mulai menetapkan sejumlah kelompok kriminal di Amerika Latin sebagai organisasi teroris asing. Langkah ini menambah ketegangan antara Washington dan negara-negara di kawasan.

Petro sendiri sudah beberapa kali terlibat perselisihan verbal dengan Trump. Ia bahkan mengingatkan bahwa kebijakan agresif Washington berpotensi membuat Amerika Serikat semakin terisolasi di panggung global.

“Trump sudah pernah menghina saya secara pribadi saat kampanye presiden, ia menyebut saya sebagai teroris,” ungkap Petro.

Konflik diplomatik ini semakin menarik perhatian dunia internasional karena terjadi di tengah forum sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York. Banyak pihak menilai pernyataan Petro akan memicu perdebatan hangat di kancah internasional.

Sementara itu, pakar hubungan internasional menilai kasus ini bisa menjadi preseden berbahaya. Jika penggunaan rudal di laut lepas dianggap sah, maka negara lain bisa meniru praktik serupa dengan alasan keamanan nasional.

“Ini bukan hanya soal Kolombia atau Amerika Serikat, tetapi soal tatanan hukum internasional. Jika serangan udara di laut internasional dilegalkan, maka aturan global tentang hak asasi manusia bisa runtuh,” kata salah seorang analis.

Masyarakat sipil di Kolombia juga mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka mendesak pemerintah setempat agar segera mengajukan protes resmi ke PBB dan meminta Dewan Keamanan meninjau kembali tindakan AS tersebut.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban dari pihak Kolombia. Namun, jika terbukti ada warga yang menjadi korban, Petro mengisyaratkan akan mendesak proses hukum terhadap pejabat AS yang bertanggung jawab.

Situasi ini menambah daftar panjang ketegangan hubungan antara Kolombia dan Amerika Serikat. Meski kedua negara memiliki kerja sama strategis di bidang keamanan, perbedaan pandangan dalam operasi militer internasional jelas memperlebar jurang diplomasi.

Apalagi, isu penggunaan kekuatan militer secara sepihak oleh AS sudah lama menjadi sorotan dalam berbagai forum internasional. Kini, kritik Petro memperkuat argumen bahwa dunia membutuhkan aturan yang lebih tegas dalam mengawasi operasi militer di laut lepas.