Premanisme Ancam Kawasan Industri, Apindo Peringatkan Dampak Buruk ke Iklim Investasi Nasional

Pena Insight

Jakarta, 31 Juli 2025 — Dunia usaha kembali menghadapi tantangan serius, kali ini bukan dari gejolak ekonomi, melainkan dari ancaman premanisme yang makin marak di kawasan industri. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, mengungkap bahwa sejumlah kawasan industri di Indonesia kini berada dalam kondisi rawan akibat aksi-aksi preman yang semakin terorganisir dan mengganggu stabilitas usaha.

Menurut Sanny, wilayah yang paling terdampak antara lain Tangerang, Bekasi, Karawang, serta kawasan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, kawasan industri baru di Subang, Jawa Barat, yang baru mulai berkembang, disebut-sebut sudah mulai “terjangkit” ulah premanisme yang meresahkan.

“Premanisme bukan hanya soal keamanan. Ini soal kepercayaan investor, kelancaran produksi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” kata Sanny yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI). Ia menegaskan bahwa ulah preman telah menyebabkan kerugian langsung bagi pelaku usaha dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Aksi preman di kawasan industri biasanya meliputi pungutan liar, intimidasi terhadap pekerja, gangguan distribusi logistik, hingga intervensi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga meningkatkan biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh pengusaha.

Sanny menekankan bahwa jika premanisme tidak segera diberantas, maka daya saing kawasan industri Indonesia akan merosot tajam. Negara-negara pesaing di ASEAN seperti Vietnam dan Thailand, yang menjanjikan iklim usaha yang aman dan tertib, bisa lebih cepat menyerap investasi asing yang selama ini jadi incaran Indonesia.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diminta bertindak tegas. Menurut Apindo, kawasan industri seharusnya menjadi zona aman dan steril dari segala bentuk pungutan liar, demi menciptakan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi investor domestik maupun asing.

Lebih jauh, Sanny juga menyerukan agar dilakukan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mengelola kawasan industri, termasuk dalam hal pengamanan dan penegakan hukum. Tanpa tindakan nyata, potensi kerugian dari sisi investasi bisa mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun ke depan.

Apindo dan Himpunan Kawasan Industri tengah menyusun rekomendasi nasional yang akan diajukan kepada pemerintah pusat, termasuk penguatan pengawasan, integrasi sistem keamanan berbasis digital, dan sanksi hukum bagi aktor-aktor premanisme di kawasan industri.

Tantangan ini harus dijawab dengan kolaborasi lintas sektor. Jika tidak segera ditindak, premanisme di kawasan industri bukan hanya akan merusak ekosistem bisnis, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.