POLRI DAN BULOG GERAK CEPAT STABILKAN HARGA BERAS MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

Pena Insight

Jakarta, 8 Agustus 2025 - Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia dan merespons tingginya harga beras di sejumlah daerah, Polri bersama Perum Bulog akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak mulai minggu depan. Inisiatif ini dicanangkan sebagai langkah konkret untuk menstabilkan harga beras dan memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi di Mabes Polri yang dipimpin oleh Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan menghadirkan Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta jajaran Polda dan Polres secara daring.

“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP, baru terealisasi 8.000 ton! Fungsi Binmas wajib turun langsung, pastikan data stok valid, koordinasi aktif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah dan tidak boleh ada penyimpangan!” tegas Irwasum Polri.

Menanggapi hal itu, Dirut Perum Bulog menyampaikan dukungan penuh terhadap kolaborasi strategis dengan Polri. “Kami siapkan 1.514 gudang dengan kapasitas 3,7 juta ton. Kami juga menyediakan skema tunda bayar tujuh hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra distribusi. Ini memperkuat kapasitas salur di lapangan,” ujar Mayjen TNI Rizal Ramdhani.

Distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dilakukan melalui dua skema:

1. Penyaluran langsung satuan wilayah ke Bulog.

2. Lewat mitra koperasi: Koperasi Merah Putih, Primkoppol, atau koperasi lainnya.

Masing-masing konsumen dibatasi pembelian maksimal 10 kg, kecuali untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg. Penjualan kembali oleh pihak tidak resmi dilarang keras dan seluruh penyaluran wajib sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) per zonasi.

Seluruh alur distribusi akan didigitalisasi melalui aplikasi Klik SPHP, yang mencakup proses mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap. Penjual wajib menjual di bawah HET dan menginput data pembeli secara real time.

Pengawasan akan dilakukan secara intensif oleh:

• Bhabinkamtibmas di setiap Polsek untuk edukasi dan pengawasan lapangan.

• Tim Gabungan Bulog, Polri, Pemda, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk evaluasi harian melalui dashboard aplikasi.

Deputi I Bapanas menyampaikan pesan agar kualitas beras dijaga, stok tersedia, dan manfaat benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian GPM juga diminta dipublikasikan sebagai bukti nyata peran Polri dalam menjaga stabilitas pangan.

Sementara itu, Dirtipideksus Bareskrim Polri menegaskan pentingnya pendataan ketat untuk mencegah penyaluran ke ‘pemain besar’ atau spekulan, serta mewajibkan laporan harian dari seluruh mitra penyalur.

Masyarakat dapat melaporkan penyimpangan atau kecurangan melalui:
???? Hotline 110
???? Aplikasi Klik SPHP

Seluruh laporan akan ditindaklanjuti oleh Satgas SPHP Polri di bawah komando Kakorbinmas, dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran HET maupun distribusi oleh mitra tidak resmi.