Penyaluran BLT Kesra Lewat PT Pos Menunggu Verifikasi Data, 8 Juta Penerima Sudah Terima Lewat Himbara

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan alasan belum tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melalui PT Pos Indonesia. Menurutnya, proses penyaluran masih menunggu hasil verifikasi dan validasi data penerima manfaat yang kini tengah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

“Sekarang datanya sedang diverifikasi. Kami sudah kirim ke kabupaten dan kota untuk dimintai respon dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu baru kami kirimkan ke PT Pos untuk disalurkan,” kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (21/10).

Mensos menegaskan, keterlambatan penyaluran bukan karena kendala teknis, melainkan upaya pemerintah memastikan seluruh penerima bantuan benar-benar valid, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih dengan program sosial lainnya.

“Kami tidak ingin ada penerima ganda atau yang tidak layak. Prinsip kami tetap: cepat, tepat, dan akuntabel,” tegasnya.

Proses verifikasi data penerima BLT Kesra dilakukan secara berlapis dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Mensos, kerja sama lintas lembaga ini menjadi bagian dari arahan pemerintah agar program perlindungan sosial disalurkan secara transparan dan efisien.

8 Juta Penerima Sudah Terima Lewat Himbara, Meskipun penyaluran melalui PT Pos Indonesia masih dalam proses, pemerintah sudah mulai menyalurkan BLT Kesra melalui jalur Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Untuk yang lewat Himbara, sejak tanggal 1 Oktober sudah mulai jalan. Sudah lebih dari delapan juta orang yang menerima manfaat,” ujar Saifullah.

Ia menjelaskan, distribusi melalui Himbara terus berlangsung setiap hari dengan memprioritaskan data penerima yang telah lolos tahap verifikasi awal. “Setiap hari ada tambahan penerima baru. Kita lakukan bertahap sesuai hasil verifikasi,” tambahnya.

Target Penyaluran Lewat PT Pos Dipercepat. Terkait penyaluran melalui PT Pos Indonesia, Mensos menyebut saat ini pihaknya bersama PT Pos, BPS, dan pemerintah daerah sedang mematangkan data untuk 35 juta keluarga penerima manfaat.

“Kita upayakan agar PT Pos bisa segera menyalurkan, mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai November,” jelasnya.

Menurutnya, percepatan penyaluran tetap harus disertai dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun penyimpangan. “Kami berkejaran dengan waktu, tapi tidak bisa sembarangan. Data harus benar-benar valid,” kata Gus Ipul.

Mensos menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Daerah menjadi garda terdepan dalam memverifikasi kondisi sosial masyarakat yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Daerah paling tahu kondisi masyarakatnya. Karena itu, kita minta pemda aktif memberikan respon dan masukan terhadap data yang dikirim dari pusat,” ujarnya.

Kemensos juga terus memperkuat integrasi data antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih penerima antarprogram. Hal ini termasuk penyandingan dengan data dari program bantuan lain seperti PKH dan BPNT.

Gus Ipul menegaskan, BLT Kesra merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Bantuan ini untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil, mendorong konsumsi rumah tangga, dan menjaga kesejahteraan masyarakat bawah,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak, termasuk lembaga penyalur dan pemerintah daerah, terus bersinergi agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Target kami, seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya sesuai jadwal. Baik yang melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia,” tutup Menteri Sosial Saifullah Yusuf.