Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI Picu Pro-Kontra, Pemerintah Imbau Tidak Geser Makna Nasionalisme

Pena Insight

Jakarta, 5 Agustus 2025 – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul polemik di tengah publik dan elite pemerintahan mengenai pengibaran bendera One Piece—ikon fiksi dari serial anime asal Jepang. Aksi tersebut ramai dilakukan oleh sebagian anak muda sebagai bentuk ekspresi kreatif, namun menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, menyebutkan bahwa berdasarkan laporan dari instansi keamanan dan intelijen, terdapat indikasi bahwa pengibaran bendera tersebut bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarana memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi secara lebih moderat. Ia menyatakan bahwa pengibaran bendera karakter fiksi seperti One Piece dapat dikategorikan sebagai ekspresi kreativitas, tetapi mengingat momen sakral peringatan kemerdekaan nasional, ia menegaskan bahwa ekspresi tersebut tidak boleh mengaburkan makna nasionalisme.

“Jika ada yang memanfaatkan momen ini untuk menggeser nilai-nilai kebangsaan, tentu bisa kami tindak secara hukum. Namun, selama itu murni ekspresi budaya atau seni, kita akan melihat konteksnya terlebih dahulu,” ujar Prasetyo.

Pernyataan dari pejabat tinggi negara ini kemudian diikuti oleh tindakan nyata di tingkat daerah. Salah satu kasus mencuat dari Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, di mana mural bendera One Piece yang tergambar di jalan dihapus menggunakan cat putih. Proses penghapusan mural itu disaksikan langsung oleh aparat desa, unsur Polri dan TNI.

Rekaman video dan foto kejadian tersebut menyebar di media sosial, menuai berbagai komentar. Sebagian masyarakat menilai penghapusan itu sebagai bentuk penegakan nilai nasionalisme. Namun tidak sedikit pula yang menyayangkan langkah tersebut, karena dinilai sebagai pembatasan kebebasan berekspresi generasi muda.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara ekspresi budaya pop global dan simbol-simbol nasional. Para pengamat menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi tren ini, dengan mengedepankan edukasi publik ketimbang tindakan represif semata.

Sosiolog dan pakar komunikasi budaya menyebut bahwa generasi muda saat ini tumbuh dalam lanskap digital global. Ketika karakter seperti One Piece digunakan sebagai bentuk perayaan, bukan penghinaan, maka perlu adanya dialog antar generasi untuk menjembatani makna simbolik yang berbeda.

Pemerintah diharapkan dapat mengatur ruang kreatif secara proporsional, agar semangat nasionalisme tidak hanya hidup dalam simbol resmi, tetapi juga dalam narasi inklusif yang dapat merangkul ekspresi kultural baru tanpa kehilangan identitas bangsa.

Dengan peringatan HUT RI yang semakin dekat, publik menanti sikap pemerintah yang tegas namun terbuka, agar momen kemerdekaan tidak justru menjadi panggung benturan persepsi, melainkan ajang penyatuan semangat lintas generasi demi Indonesia yang lebih dewasa secara demokrasi dan budaya.