Pemkot Bekasi Dukung Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan

KOTA BEKASI — ​​​​​​​Pemerintah Kota Bekasi menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP). Kegiatan nasional tersebut berlangsung di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (21/10/2025).

Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, hadir mewakili Pemerintah Kota Bekasi dan memberikan apresiasi atas kebijakan strategis pemerintah pusat yang dinilai mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

“Program KUR dan KPP merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil agar tetap tumbuh dan berdaya saing, sekaligus memberikan kesempatan bagi warga untuk memiliki hunian yang layak,” ujar Abdul Harris Bobihoe dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, kedua program tersebut bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memberi nilai tambah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan pelaksana.
​​​​​​​

Lebih lanjut, Abdul Harris menilai bahwa KUR telah terbukti menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi rakyat di berbagai daerah. Dengan pelaksanaan akad massal yang melibatkan ratusan ribu debitur, ia optimistis program ini akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di Kota Bekasi.

“Kami mendukung penuh upaya ini karena berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor produktif,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Bekasi untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, terutama dalam memperluas modal kerja dan pengembangan usaha.

Sementara itu, peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian, kepala daerah, perwakilan lembaga keuangan, serta pelaku usaha penerima manfaat. Dalam kegiatan itu, dilakukan simbolisasi penandatanganan akad massal secara serentak antara lembaga penyalur dan para debitur dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelaksanaan akad massal ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, guna memastikan distribusi pembiayaan berjalan transparan dan tepat sasaran.

Selain memperluas akses pembiayaan, KUR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor UMKM serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat daerah.

Pemerintah Kota Bekasi melalui jajaran terkait berkomitmen untuk terus mendukung program-program nasional yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program KUR dan KPP dinilai saling melengkapi. Di satu sisi, KUR membuka jalan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkuat usahanya. Di sisi lain, KPP memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian layak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan keluarga.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor keuangan, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, dengan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Wakil Wali Kota Bekasi menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh pihak menjaga komitmen dalam mewujudkan perekonomian inklusif yang berpihak kepada rakyat kecil.

“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada rakyat, Pemerintah Kota Bekasi memastikan akan terus berpartisipasi aktif dalam setiap program strategis nasional yang mendorong ekonomi kerakyatan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.