Pemerintah & OJK Tegas Bereskan Pasar Modal: Demutualisasi BEI, Free Float Naik 15%, Saham Gorengan Disikat

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmen kuat menjaga stabilitas dan integritas pasar modal nasional di tengah gejolak IHSG dan dinamika kepemimpinan lembaga keuangan. Dalam konferensi pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah memastikan tidak ada kekosongan pengawasan serta menyiapkan reformasi struktural besar, termasuk percepatan demutualisasi BEI dan pengetatan praktik manipulatif di pasar saham.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5 persen, inflasi terkendali dalam target APBN, cadangan devisa kuat setara 6,2 bulan impor, serta rasio utang terhadap PDB jauh di bawah batas aman. Dari sisi perbankan, permodalan dan likuiditas dinilai tetap sehat dengan rasio kecukupan modal di atas 25 persen.

Di tengah dinamika pasar, Presiden memberikan arahan tegas agar reformasi pasar modal dipercepat. Salah satu langkah utama adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, yakni perubahan struktur bursa agar sejajar dengan bursa modern global dan meminimalkan konflik kepentingan. Selain itu, pemerintah juga mendorong kenaikan minimum free float menjadi 15 persen, sejalan dengan standar internasional, guna meningkatkan likuiditas dan transparansi emiten.

Pemerintah secara terbuka menyatakan tidak mentolerir praktik manipulasi pasar, termasuk saham gorengan dan rekayasa harga yang merugikan investor. Penegakan hukum akan dilakukan bersama aparat penegak hukum, dengan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan bursa, POJK, maupun undang-undang sektor jasa keuangan.

Dari sisi kelembagaan, OJK memastikan stabilitas tetap terjaga meski terjadi pengunduran diri sejumlah pimpinan. Melalui Rapat Dewan Komisioner, OJK menunjuk pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner, serta pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. OJK menegaskan seluruh fungsi pengawasan, regulasi, dan kebijakan berjalan normal tanpa gangguan.

OJK juga menyiapkan paket reformasi pasar modal yang lebih menyeluruh, mencakup peningkatan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, transparansi ultimate beneficial ownership, penguatan KYC dan due diligence, hingga pengawasan ketat terhadap influencer pasar modal. Penyelidikan terhadap praktik manipulatif akan dilakukan secara masif dengan pendekatan penegakan hukum yang memberikan efek jera.

Sementara itu, BEI memastikan operasional perdagangan tetap berjalan normal. Manajemen bursa menegaskan proses pengambilan keputusan tidak terganggu dan komitmen untuk membangun pasar modal Indonesia yang setara dengan standar global terus diperkuat, baik dari sisi tata kelola maupun transparansi data kepemilikan emiten.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor domestik dan global, memperbaiki persepsi indeks internasional, serta menjaga arus investasi asing yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah menutup dengan pesan tegas Presiden kepada investor dan publik: negara hadir dan berdiri penuh di belakang pasar keuangan nasional, dengan komitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia.