Pemerintah Gelontorkan Rp371 Triliun untuk Hilirisasi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

JAKARTA – Pemerintah menggelontorkan dana investasi senilai Rp371 triliun untuk mempercepat program hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Langkah besar ini dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, investasi tersebut ditujukan untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Total rencana Rp371 triliun kita investasi di sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan. Pra-FS (studi kelayakan) akan diselesaikan dalam waktu singkat dan diserahkan ke Menteri Investasi. Tadi kita sudah sepakati semua prinsipnya dan kita percepat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11/2025).

Amran menuturkan, program hilirisasi ini diharapkan mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru serta memperkuat posisi Indonesia sebagai lumbung pangan dan produsen komoditas bernilai tambah tinggi di kawasan Asia.

Menurutnya, sebagian besar investasi akan disalurkan untuk komoditas perkebunan seperti tebu, kakao, dan mete, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi industri turunan bernilai ekspor.

“Hilirisasi adalah kunci meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat daya saing komoditas nasional. Kita tidak boleh lagi hanya menjual bahan mentah,” tegas Amran.

Ia mencontohkan keberhasilan program hilirisasi pada komoditas kelapa di beberapa wilayah seperti Maluku Utara. Harga kelapa yang sebelumnya hanya Rp600 per butir kini meningkat tajam menjadi sekitar Rp3.500 per butir setelah diolah di dalam negeri.

“Kalau dulu kelapa dijual mentah, nilainya kecil. Tapi setelah kita olah di dalam negeri, harganya bisa naik hingga 500 persen. Ke depan, dengan industri yang lebih besar, nilainya bisa meningkat 20 sampai 100 kali lipat,” katanya menambahkan.

Selain investasi Rp371 triliun untuk hilirisasi utama, pemerintah juga menyiapkan investasi tambahan senilai Rp20 triliun khusus untuk memperkuat pasokan ayam dan telur nasional.

Program tersebut akan diarahkan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah.

“Kemudian, peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi akan mendapat anggaran khusus Rp20 triliun. Kita siapkan seluruh Indonesia agar bisa menyuplai Badan Gizi Nasional (BGN). Jangan sampai nanti terjadi kekurangan telur atau ayam. Maka kita siapkan dari sekarang,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai hilirisasi pertanian memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dibandingkan hilirisasi di sektor mineral.

“Kalau hilirisasi mineral investasinya besar, tapi tenaga kerja yang terserap sedikit. Justru hilirisasi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan ini jauh lebih tinggi dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.

Menurutnya, investasi yang diarahkan ke sektor berbasis rakyat seperti pertanian dan peternakan akan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan.

“Hilirisasi sektor ini adalah padat karya dan langsung menyentuh petani, pekebun, dan peternak di lapangan. Ini yang akan kita akselerasi bersama,” ucapnya.

Rosan menjelaskan, pihaknya bersama Kementan dan Danantara telah mengidentifikasi sejumlah proyek prioritas untuk mendukung hilirisasi tersebut.

Ia juga menyebut sejumlah BUMN akan ditugaskan untuk mengeksekusi proyek-proyek strategis tersebut agar pelaksanaannya lebih cepat dan terukur.

“Kami dari Danantara akan mendukung penuh dan ikut mengevaluasi setiap tahapan. Produk unggulan seperti kelapa dan kakao memiliki competitive advantage tinggi. Karena itu, kita akan jalankan program ini secara cepat, masif, dan tepat sasaran, dengan melibatkan para petani kecil,” kata Rosan menegaskan.

Pemerintah berharap, langkah kolaboratif lintas kementerian ini akan memperkuat transformasi ekonomi nasional berbasis pangan dan memperluas lapangan kerja produktif di daerah.