JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintahannya memasuki 2026: efisiensi besar-besaran, tata kelola bersih, dan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/02), kepala negara menyebut pemerintah telah menghemat lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama masa jabatannya.

Dana hasil penghematan itu, menurut Presiden, tidak berhenti sebagai angka di laporan keuangan. Anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai program-program produktif, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional.

“Dalam kebijakan fiskal, saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, Rp300 triliun lebih penghematan kita,” ujar Presiden Prabowo di hadapan pelaku usaha dan pemangku kepentingan ekonomi nasional.

Pangkas Belanja Tak Produktif

Presiden memaparkan, efisiensi dilakukan dengan memangkas pos-pos belanja yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di antaranya perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, hingga kajian yang dianggap berlebihan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak dalam siklus diskusi tanpa eksekusi. Ia menilai, banyak persoalan bangsa yang sudah teridentifikasi sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian mengambil keputusan dan bertindak cepat.

“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak usah terlalu banyak analisa,” tegasnya.

Langkah ini disebut sebagai koreksi atas pola belanja birokrasi yang selama ini dinilai terlalu administratif dan kurang berorientasi hasil. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah APBN memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dana Dialihkan ke Program Produktif

Salah satu fokus utama pengalihan anggaran adalah Program MBG yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan. Pemerintah meyakini intervensi gizi memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta daya saing nasional.

Selain itu, dana efisiensi juga diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di daerah. Presiden menekankan pentingnya akses jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lain yang langsung dirasakan masyarakat desa.

Kebijakan ini, menurut sejumlah ekonom yang hadir, menunjukkan pendekatan fiskal yang lebih terukur: belanja negara diposisikan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar rutinitas birokrasi.

Tutup Kebocoran, Dongkrak Kinerja Aset

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran serta memperbaiki manajemen aset negara. Ia mengapresiasi kinerja Danantara, yang dilaporkan mencatat hasil efisiensi dan reformasi hingga empat kali lipat dibandingkan tahun 2024.

“Saya dapat laporan sementara, hasil daripada efisiensi Saudara, reformasi Saudara sudah melahirkan hasil empat kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” ungkapnya.

Presiden juga menetapkan target return on asset (ROA) di atas 8 persen bagi pengelolaan aset negara. Target tersebut dinilai ambisius, mengingat selama ini banyak aset pemerintah yang belum dikelola secara optimal.

Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas dalam mengelola aset. Optimalisasi aset, menurutnya, merupakan sumber pertumbuhan non-pajak yang dapat memperkuat ketahanan fiskal tanpa membebani masyarakat.

Perang Terbuka Melawan Korupsi

Di luar aspek fiskal dan manajerial, Presiden kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi di semua lini pemerintahan dan dunia usaha. Ia menyebut praktik korupsi masih terlalu banyak dan menjadi penghambat utama percepatan pembangunan.

“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, semua. Semua tingkatan. Tidak ada kompromi,” tegas Presiden.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak menimbulkan miscarriage of justice. Penindakan, menurutnya, harus dilakukan secara profesional dan berbasis bukti.

Komitmen ini mempertegas bahwa strategi pembangunan nasional tidak semata mengejar angka pertumbuhan, melainkan juga reformasi tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Fondasi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Forum Indonesia Economic Outlook 2026 menjadi panggung penting untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah di tengah dinamika global. Ketidakpastian geopolitik, tekanan harga komoditas, serta perlambatan ekonomi sejumlah negara menjadi latar yang tidak bisa diabaikan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan efisiensi anggaran dinilai sebagai langkah memperkuat ruang fiskal. Dengan belanja yang lebih terarah dan kebocoran yang ditekan, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk merespons guncangan eksternal.

Di sisi lain, penekanan pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas SDM melalui program gizi menjadi investasi jangka panjang. Pemerintah berharap kombinasi kebijakan fiskal disiplin dan reformasi tata kelola dapat menciptakan fondasi ekonomi yang tangguh.

Sejumlah pelaku usaha menyambut positif komitmen tersebut, terutama terkait konsistensi pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang sehat dan bebas praktik koruptif. Kepastian hukum dan transparansi dinilai menjadi kunci bagi masuknya modal domestik maupun asing.

Dengan penghematan lebih dari Rp300 triliun, target ROA di atas 8 persen, serta perang terbuka terhadap korupsi, pemerintahan Prabowo mengirim sinyal kuat bahwa era belanja boros dan tata kelola longgar tidak lagi mendapat ruang.

Langkah ini sekaligus menjadi ujian konsistensi. Efisiensi, reformasi aset, dan pemberantasan korupsi memerlukan pengawasan ketat serta dukungan lintas sektor. Jika dijalankan konsisten, strategi tersebut berpotensi mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.