NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach dari DPR: Respons atas Gejolak Publik

Pena Insight

Jakarta, 31 Agustus 2025 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem mulai Senin, 1 September 2025.

Keputusan tersebut diumumkan melalui surat tertulis yang ditandatangani langsung Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, pada Minggu (31/8/2025). Dalam keterangan resminya, Surya Paloh menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika sosial dan suara publik yang berkembang belakangan ini.

“Sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” kata Surya Paloh.

Ia menekankan, perjuangan Partai NasDem adalah kristalisasi semangat kerakyatan yang berlandaskan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, setiap penyimpangan dari garis perjuangan partai dianggap tidak bisa ditoleransi.

“Dalam perjalanan mengemban aspirasi rakyat, ada pernyataan dari wakil rakyat yang menyinggung dan mencederai perasaan masyarakat. Hal tersebut merupakan penyimpangan dari perjuangan Partai NasDem,” ujarnya.

Selain menyampaikan keputusan partai, Surya Paloh juga menyatakan duka mendalam atas berbagai peristiwa tragis yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. “Partai NasDem menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah WNI dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” tambahnya.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni menuai kecaman publik usai melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut para demonstran yang menuntut pembubaran DPR sebagai “tolol”. Pernyataan itu memicu kemarahan karena dianggap merendahkan aspirasi masyarakat yang kecewa atas kinerja legislatif.

Sementara itu, Nafa Urbach juga mendapat sorotan setelah mengunggah video terkait tunjangan Anggota DPR. Unggahan tersebut dinilai menyinggung publik di tengah situasi sosial-ekonomi yang penuh tekanan.

Langkah cepat NasDem menonaktifkan keduanya dinilai sebagai sinyal kuat bahwa partai tetap berpihak pada aspirasi masyarakat dan tidak akan membiarkan kadernya bertindak di luar garis perjuangan kerakyatan.