Mentan Andi Amran Tegaskan Penyaluran Beras SPHP Harus Hati-Hati dan Tepat Sasaran

Pena Insight

Jakarta, 14 Juli 2025 — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus dilakukan secara cermat dan adil. Ia meminta Perum Bulog memperketat pengawasan agar program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Sabtu (13/7), Amran memperingatkan potensi kebocoran dalam distribusi beras SPHP. Ia menegaskan, jika terbukti ada penyimpangan atau praktik curang, aparat penegak hukum harus segera bertindak. “Bulog agar hati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan,” katanya.

Peringatan ini muncul setelah Satgas Pangan Polri bersama Kementerian Pertanian menemukan indikasi pelanggaran oleh sejumlah produsen besar. Dugaan peredaran beras yang tidak sesuai mutu dan takaran memperkuat urgensi pengawasan distribusi SPHP. Menurut Amran, program ini harus menjadi benteng perlindungan bagi konsumen, bukan celah bagi manipulasi pasar.

​​​​​​​

Amran menegaskan, SPHP bukan sekadar pasokan tambahan beras, tetapi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan akses pangan bagi masyarakat kelas bawah. “Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” ujar Amran.

Program SPHP disalurkan melalui jaringan pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas dalam karung 5 kilogram dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Mentan menekankan, “Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Harus diawasi pemerintah pusat dan daerah.”

Di sisi produksi, Kementan terus memperkuat sektor hulu lewat program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Amran menyebutkan bahwa produksi beras nasional pada Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09 persen dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

Menurut Amran, produksi yang kuat tidak akan cukup tanpa distribusi dan tata niaga yang tertib. “SPHP dan bansos itu dua sisi mata uang. Satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar. Jangan sampai rakyat dirugikan oleh segelintir oknum,” jelasnya.

Amran menyerukan pengelolaan SPHP yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga dilandasi nilai-nilai gotong royong, kejujuran, dan kepedulian sosial. “Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan,” ujar Amran menambahkan, seraya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pemerintah dalam pengawasan program ini.

Sementara itu, Perum Bulog memastikan kesiapan dalam menjalankan program SPHP. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengatakan pihaknya siap menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Penugasan tersebut tercantum dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025. Total target penyaluran mencapai 1.318.826.629 kilogram dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang akan disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia guna menjaga kestabilan pasokan dan harga di tingkat konsumen.