Lonjakan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, JPPI Sebut Darurat Kemanusiaan Nasional

JAKARTA, Kamis 20 September 2025 - Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menjadi sorotan tajam setelah laporan terbaru menunjukkan ribuan siswa sekolah menjadi korban keracunan massal. Sejak resmi digulirkan pada 6 Januari 2025, program ini menuai kritik akibat berulangnya insiden serius yang kini disebut sebagai bukti kegagalan tata kelola pangan nasional.

Organisasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025 sedikitnya 5.360 anak mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Angka ini dinilai hanya puncak gunung es dari kasus yang sebenarnya lebih luas.

JPPI menegaskan, banyak sekolah dan pemerintah daerah memilih menutup rapat-rapat kasus keracunan demi menjaga citra positif program. “Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, karena ada upaya sistematis menutupi insiden,” ungkap JPPI dalam siaran pers yang diterima Bergelora.com.

Peningkatan Kasus Tiap Pekan

Pemantauan terbaru bahkan menunjukkan peningkatan jumlah dan sebaran lokasi keracunan dalam sepekan terakhir. Menurut JPPI, hal ini membuktikan bahwa permasalahan bukan lagi kesalahan teknis, melainkan sistemik.

“Kalau hanya sekali, bisa dianggap kelalaian. Tetapi bila ribuan anak di berbagai daerah menjadi korban, ini adalah kegagalan sistemik. Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lagi menutup mata,” tegas JPPI.

Dari Jargon ‘Zero Insiden’ ke Tragedi Nasional

Sejak awal, BGN selalu mengandalkan jargon “zero insiden” untuk membangun citra bahwa program berjalan aman. Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik. JPPI menyebut tragedi MBG kini setara dengan darurat kemanusiaan nasional yang memerlukan intervensi segera.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahkan mencatat angka berbeda: lebih dari 4.000 anak keracunan hanya dalam delapan bulan pertama pelaksanaan MBG.

Menu Tidak Sesuai Standar Gizi

Selain keracunan, berbagai laporan juga mengungkap menu MBG kerap tidak sesuai standar gizi maupun kelayakan konsumsi. Beberapa kasus memperlihatkan makanan basi, porsi yang tidak memadai, hingga komposisi gizi yang jauh dari klaim pemerintah.

Tanggapan BGN: Perbaikan Sistem dan Struktur

Menanggapi kritik, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya terus memperbaiki pengawasan melalui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pelatihan rutin bagi penjamah makanan.

“BGN melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin ke setiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) agar pelaksanaan MBG sesuai protokol,” ujar Dadan.

Ia juga mengeklaim adanya program Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah melalui media sosial, untuk membuka ruang pelaporan dan investigasi publik.

Reshuffle Kabinet dan Wajah Baru di BGN

Setelah reshuffle kabinet jilid tiga era Prabowo, struktur BGN pun diperkuat. Presiden resmi menunjuk tiga Wakil Kepala BGN melalui Keppres No. 97/P Tahun 2025.

Mereka adalah Mayjen Lodewyk Pusung, Nanik Sudaryati Deyang, dan Brigjen Pol. Sony Sonjaya. Masing-masing diberi mandat khusus, termasuk Nanik yang ditugaskan fokus pada komunikasi publik serta investigasi kasus keracunan langsung di lapangan.

“Jika ada keracunan, Nanik akan turun ke lokasi mencari penyebabnya, apakah kelalaian petugas atau ada faktor lain,” jelas Dadan.

Anggaran Besar, Risiko Besar

Perluasan struktur organisasi menurut Dadan merupakan konsekuensi dari besarnya anggaran MBG. Namun, penguatan struktur birokrasi tidak serta-merta menjawab pertanyaan publik tentang lemahnya kontrol kualitas dan lambannya mitigasi kasus keracunan.

Tekanan Publik Menguat

Berbagai pihak kini menuntut transparansi penuh, audit independen, hingga evaluasi mendasar atas MBG. Kritik diarahkan langsung ke Presiden Prabowo yang dianggap gagal memastikan keamanan program unggulannya.

“Ribuan anak yang keracunan tidak boleh hanya ditutupi dengan jargon komunikasi publik. Presiden wajib bertanggung jawab,” tegas JPPI.

Dilema Antara Citra Politik dan Kesehatan Publik

MBG sejak awal digadang sebagai legacy politik Prabowo. Namun ironisnya, program yang digembar-gemborkan demi peningkatan kualitas gizi justru menimbulkan bencana kesehatan massal.

Situasi ini menciptakan dilema: apakah pemerintah akan berani melakukan audit menyeluruh, atau justru melanjutkan pola defensif yang mempertaruhkan keselamatan anak-anak Indonesia.

Esensi Kritik

Hingga kini, narasi resmi pemerintah cenderung menekankan “perbaikan berkelanjutan”. Akan tetapi, angka ribuan korban keracunan memberi sinyal bahwa masalah utama bukan pada teknis pelaksanaan, melainkan konsep, pengawasan, dan tata kelola program itu sendiri.

JPPI dan INDEF sama-sama menyoroti urgensi koreksi fundamental. Tanpa langkah serius, MBG bisa berubah menjadi tragedi nasional yang mencoreng wajah pemerintahan Prabowo di tahun pertamanya.