Komisi Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa Gelar Dialog Terbuka Dorong Pembaruan Kepolisian

Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kampus STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas bidang yang sebelumnya banyak menyuarakan gagasan reformasi kepolisian.

Audiensi ini menjadi bagian dari agenda komisi untuk menjaring masukan publik secara lebih luas, terutama dari kelompok masyarakat sipil yang sejak awal turut mendorong pembaruan menyeluruh di tubuh Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa masukan dari GNB sangat penting untuk menyempurnakan arah rekomendasi komisi kepada Presiden. Ia menilai pandangan GNB selama ini memberikan dasar moral kuat bagi upaya reformasi.

“Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga, tidak hanya yang bersifat teknis, tapi juga filosofis dalam rangka memperbaiki sistem kepolisian,” ujar Jimly.

Menurutnya, salah satu fokus utama yang disampaikan dalam dialog adalah bagaimana menjaga institusi kepolisian dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis. Komisi menilai hal itu sebagai syarat krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik.

“Polri harus berada pada posisi netral dan profesional. Upaya ini tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Dari pihak Gerakan Nurani Bangsa, pimpinan GNB Dr. (H.C.) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid menyampaikan pesan moral yang kuat mengenai peran kepolisian. Ia menekankan bahwa keberadaan Polri harus dirasakan sebagai pelindung dan penyokong keadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan siklis negara, bukan untuk melukai rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud melalui penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Sinta mendorong agar reformasi kepolisian tidak hanya diarahkan pada aspek struktural, tetapi juga pada pembenahan nilai-nilai dasar dan etika pelayanan kepada publik.

Sementara itu, pakar hukum Prof. Dr. Otto Hasibuan mengapresiasi pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang ia sebut sebagai langkah bersejarah. Ia menyebut keputusan Presiden sebagai “keputusan emas” karena membuka ruang besar bagi evaluasi menyeluruh institusi kepolisian.

“Kami membuka diri untuk semua pihak memberikan kontribusi positif. Reformasi ini tidak hanya tentang masalah, tapi juga tentang solusi,” ujar Otto.

Ia menambahkan bahwa komisi akan berupaya menemukan akar persoalan menurunnya kepercayaan publik selama beberapa tahun terakhir dan merumuskan rekomendasi pemulihannya.

Menutup kegiatan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta audiensi. Ia menilai kolaborasi antara komisi dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari perjalanan reformasi Polri.

“Masukan masyarakat sangat penting agar Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, melayani, dan mencintai rakyat,” kata Kapolri.

Ia menegaskan bahwa Polri siap menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan komisi, selama bertujuan memperbaiki kinerja dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Pertemuan tersebut menandai babak baru sinergi antara institusi kepolisian dan masyarakat sipil. Melalui dialog terbuka dan konstruktif, proses reformasi diharapkan berjalan lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan terlibatnya berbagai tokoh bangsa dalam proses ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri semakin optimistis bahwa pembaruan institusi penegak hukum tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi tata kelola keamanan nasional.