Kapolri Tegaskan Polri Jadi Garda Terdepan Pengawal Program Pemerintah 2026

JAKARTA  — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen penuh Korps Bhayangkara dalam mendukung dan mengawal seluruh program strategis Pemerintah Indonesia. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Rapim Polri tersebut menjadi forum strategis untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan dalam rapat pimpinan TNI–Polri di Istana Kepresidenan, Senin, 9 Februari 2026. Fokus utama pembahasan diarahkan pada sinkronisasi tugas Polri dengan rencana kerja pemerintah tahun 2026.

Kapolri menegaskan, Polri tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi pendukung utama pembangunan nasional. Seluruh jajaran diminta memahami dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah secara konsisten di lapangan.

“Kami menjabarkan direktif dari Bapak Presiden, khususnya terkait rencana kerja pemerintah tahun 2026. Polri berkomitmen mendukung dan mengawal penuh seluruh program pemerintah,” ujar Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama dalam Rapim Polri, di antaranya swasembada pangan, ketahanan energi, serta percepatan hilirisasi industri. Program-program tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, Kapolri menegaskan bahwa keberhasilan agenda pembangunan tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Stabilitas keamanan disebut sebagai prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Sigit, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional. Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik apabila stabilitas kamtibmas terjaga. Kolaborasi ini penting agar Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyoroti keberlanjutan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program ini dinilai strategis dalam mendukung kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Di sektor ketahanan pangan, Polri memastikan komitmen menyelesaikan program penanaman jagung secara nasional. Targetnya, seluruh lahan yang telah dipetakan dapat tertanam maksimal hingga akhir tahun 2026.

“Bapak Presiden memiliki target khusus. Mudah-mudahan seluruh target tersebut bisa kita selesaikan bersama,” kata Sigit.

Tak hanya itu, Rapim Polri juga membahas agenda hilirisasi berbasis lingkungan, termasuk pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif. Program ini diharapkan mampu menjawab persoalan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Kapolri turut menekankan peran Polri dalam mencegah kebocoran anggaran negara. Optimalisasi pengawasan disebut penting agar setiap program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, penguatan pengawasan internal dan penegakan hukum yang profesional akan berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan publik serta pemasukan negara.

Rapim Polri juga menyoroti upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Seluruh kebijakan yang dibahas diarahkan agar memiliki efek berganda (multiplier effect) di tengah dinamika ekonomi global.

Kapolri menegaskan, hasil Rapim Polri ini akan dirumuskan menjadi kebijakan operasional yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh kepala satuan kerja dan wilayah di jajaran Polri.

“Seluruh pembahasan ini akan menjadi satu langkah kebijakan yang konkret dan dilaksanakan oleh Kasatker serta Kasatwil di seluruh Indonesia,” pungkasnya.