Internet Tercepat di Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Tegas Digitalisasi Jangan Rusak Infrastruktur!

BEKASI, Pena Insight – Di tengah sorotan publik terhadap polemik galian utilitas, Tri Adhianto justru melontarkan klaim optimistis: Kota Bekasi menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan internet tercepat di kawasan penyangga ibu kota.

Pernyataan itu bukan sekadar kebanggaan simbolik. Pemerintah Kota Bekasi melihat percepatan konektivitas digital sebagai fondasi daya saing kota modern. Namun di saat bersamaan, Wali Kota menegaskan satu pesan penting kemajuan digital tak boleh mengorbankan tata kelola ruang dan kualitas infrastruktur fisik.

“Kita tentu bersyukur, kota kita menjadi salah satu yang tercepat terkait internet. Itu bagian dari kemajuan kota,” ujar Tri.

Pernyataan tersebut muncul di tengah diskursus publik mengenai maraknya pekerjaan galian utilitas yang memicu keluhan warga. Bagi Tri, kemajuan digital dan ketertiban tata kota bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan harus berjalan beriringan.

Internet Cepat, Bekasi Naik Kelas?

Sebagai kota penyangga Jakarta, Bekasi memikul beban pertumbuhan penduduk dan ekspansi ekonomi yang tinggi. Kawasan industri, permukiman, hingga pusat perdagangan terus berkembang.

Dalam konteks itu, ketersediaan internet berkecepatan tinggi bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Fiber optik dan jaringan telekomunikasi menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi digital mulai dari UMKM berbasis marketplace, startup lokal, hingga sistem administrasi pemerintahan.

Pertumbuhan jaringan ini dinilai berkontribusi pada:

• Peningkatan investasi sektor digital

• Efisiensi pelayanan publik

• Kemudahan akses pendidikan daring

• Percepatan transaksi ekonomi masyarakat

Digitalisasi bukan lagi jargon. Di lingkungan Pemkot Bekasi, berbagai layanan administrasi kini dapat diakses secara daring mulai dari pengajuan perizinan, pengaduan masyarakat, hingga sejumlah layanan berbasis sistem informasi terpadu.

Bagi banyak pelaku usaha kecil, internet cepat berarti akses pasar yang lebih luas. Bagi pelajar, itu berarti kesempatan belajar tanpa batas ruang. Bagi pemerintah, ini adalah pintu menuju birokrasi yang lebih transparan dan efisien.

Transformasi Digital dan Tantangan Kota Padat

Namun percepatan jaringan internet juga menghadirkan tantangan. Kota dengan kepadatan tinggi seperti Bekasi menghadapi kompleksitas tata ruang yang tidak sederhana.

Penanaman kabel fiber optik, pembangunan jaringan, hingga instalasi perangkat sering kali bersinggungan langsung dengan jalan raya, drainase, dan fasilitas umum lainnya.

Tri mengingatkan, transformasi digital tidak boleh mengabaikan keseimbangan tata kota.

“Prosesnya harus dilalui. Harus ada rapat, perizinan, dan pengelolaan di lapangan. Jangan sampai kemajuan digital justru menimbulkan kemacetan dan kerusakan,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak semata mengejar kecepatan, tetapi juga keberlanjutan.

Investasi Boleh, Prosedur Wajib

Pemkot Bekasi menegaskan bahwa investasi sektor telekomunikasi tetap didorong. Namun setiap provider wajib mematuhi prosedur yang berlaku.

Prosedur tersebut mencakup:

• Rapat koordinasi antarinstansi

• Perizinan resmi dan rekomendasi teknis

• Pengaturan lalu lintas saat pekerjaan berlangsung

• Standar teknis pengembalian jalan

• Koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan

Menurut Tri, ketidaktertiban di lapangan sering kali bukan pada niat investasi, tetapi pada lemahnya kepatuhan terhadap standar teknis.

Jalan yang sudah direhabilitasi dengan anggaran besar bisa kembali rusak jika penggalian tidak dipadatkan dan ditutup sesuai spesifikasi. Drainase yang seharusnya mengalirkan air hujan bisa terganggu bila dimanfaatkan tanpa perhitungan teknis.

Dalam konteks kota modern, investasi dan regulasi bukan musuh. Justru regulasi yang jelas menjadi jaminan kepastian usaha sekaligus perlindungan masyarakat.

Digitalisasi Harus Sejalan Tata Ruang

Tri menilai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan ketertiban infrastruktur fisik sebagai kunci keberlanjutan kota.

Kota dengan internet cepat tetapi jalan rusak dan banjir berulang bukanlah kota ideal. Sebaliknya, tata ruang yang baik tanpa konektivitas digital juga akan tertinggal dalam persaingan ekonomi.

Bekasi berada di persimpangan itu.

Sebagai wilayah strategis di timur Jakarta, Bekasi memiliki posisi penting dalam ekosistem metropolitan. Konektivitas internet tinggi membuka peluang pengembangan kawasan industri berbasis teknologi, coworking space, hingga ekonomi kreatif.

Namun, tata kelola ruang harus menjadi fondasi utama agar pertumbuhan tidak menimbulkan biaya sosial di kemudian hari.

Menuju Penataan Lebih Rigid

Sebagai respons atas dinamika di lapangan, Pemkot Bekasi berencana menyusun regulasi yang lebih rigid terhadap pekerjaan utilitas.

Langkah yang tengah disiapkan antara lain:

• Sinkronisasi data perizinan antarinstansi

• Penguatan pengawasan di tingkat kecamatan dan kelurahan

• Standarisasi teknis pengembalian jalan

• Pengetatan sanksi bagi pelanggaran prosedur

Pendekatan ini diharapkan menciptakan sistem yang lebih terintegrasi. Dengan pengawasan berbasis wilayah, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini.

Di sisi lain, penyusunan regulasi yang jelas juga memberi kepastian bagi investor. Provider yang patuh tidak perlu khawatir tersandung polemik di kemudian hari.

Bekasi dan Ambisi Kota Digital

Ambisi menjadikan Bekasi sebagai kota dengan konektivitas unggul bukan tanpa alasan. Perubahan pola kerja, pendidikan, dan konsumsi masyarakat semakin mengarah ke digital.

UMKM kini mengandalkan pemasaran daring. Sekolah dan kampus memanfaatkan platform pembelajaran digital. Layanan administrasi publik bergerak menuju sistem berbasis aplikasi.

Dalam lanskap ini, kecepatan internet menjadi indikator penting daya saing kota.

Namun Tri menegaskan, keunggulan digital harus dibangun di atas fondasi infrastruktur fisik yang kokoh.

“Investasi tetap perlu, tapi harus tertib. Kota ini harus maju tanpa membuat warganya dirugikan,” tutupnya.

Maju Tanpa Mengorbankan Warga

Pernyataan tersebut merangkum arah kebijakan Pemkot Bekasi: progresif namun terkendali.

Bekasi ingin dikenal sebagai kota dengan internet cepat, pelayanan publik digital, dan ekonomi modern. Namun pada saat yang sama, pemerintah tidak ingin kemajuan itu dibayar dengan jalan rusak, kemacetan, atau gangguan drainase.

Digitalisasi dan tata kota bukan pilihan salah satu. Keduanya harus berjalan serentak.

Jika keseimbangan ini tercapai, Bekasi bukan hanya menjadi kota dengan konektivitas unggul, tetapi juga kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi warganya.

Dan di tengah derasnya arus transformasi digital, pesan itu terdengar jelas: kemajuan sejati adalah ketika teknologi memperkuat kota, bukan justru melemahkannya.