Inspektorat Kota Bekasi Gelar Bimtek Swakelola Tipe IV untuk Perkuat Akuntabilitas Camat dan Lurah

KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi melalui Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Tipe IV yang diikuti oleh seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bekasi, Jumat (24/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula H. Nonon Sontanie tersebut bertujuan memperkuat kapasitas aparatur wilayah dalam pelaksanaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren, salah satu program unggulan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi warga.

Bimtek menghadirkan dua narasumber utama, yakni Burhanudin, Ak., M.E. dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, serta Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi, Heni Setiowati, S.T., M.Si.

Keduanya memberikan pemaparan mendalam terkait tata cara, tahapan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme Swakelola Tipe IV.

Dalam penjelasan para narasumber, mekanisme Swakelola Tipe IV memberikan ruang luas bagi kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menjadi pelaksana utama kegiatan di lingkungannya. Pokmas memiliki peran dalam seluruh tahapan kegiatan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban akhir.

Burhanudin menegaskan bahwa model swakelola ini dapat memperkuat transparansi penggunaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan program, karena masyarakat dilibatkan langsung dalam setiap prosesnya.

“Melalui bimbingan teknis ini, para Camat dan Lurah diharapkan memahami secara komprehensif prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa swakelola agar pelaksanaannya tertib, sesuai regulasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Burhanudin dalam paparannya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bekasi, Iis Wisynuwati, S.Sos., CRP., CRA., CGCAE., QGIA., menegaskan bahwa pelaksanaan Swakelola Tipe IV harus berpegang pada lima prinsip utama.

“Lima hal prinsipil dalam pelaksanaan swakelola ini adalah tepat sasaran, berorientasi manfaat, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa (PBJ), pemberdayaan masyarakat, serta sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” jelas Iis Wisynuwati.

Menurutnya, kegiatan Bimtek tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga membangun kesadaran aparatur wilayah untuk menerapkan prinsip good governance, di mana akuntabilitas dan keterbukaan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan program masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi lintas perangkat daerah, terutama antara Inspektorat, Bagian Tata Pemerintahan, serta jajaran kecamatan dan kelurahan, guna memastikan penataan lingkungan RW di Kota Bekasi berjalan sesuai ketentuan dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Plt. Kabag Tapem, Heni Setiowati, menambahkan bahwa keberhasilan program swakelola sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok pelaksana.

“Camat dan Lurah adalah ujung tombak keberhasilan program. Mereka harus mampu mengawal pelaksanaan swakelola agar tidak hanya patuh administrasi, tapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi, kegiatan ini juga menjadi forum pembelajaran bagi para aparatur wilayah untuk mengidentifikasi potensi kendala teknis dan mencari solusi bersama dalam pelaksanaan swakelola di lapangan.

Iis Wisynuwati menyebut, ke depan, Inspektorat akan terus melakukan pendampingan dan monitoring berkala untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan dan berorientasi pada hasil.

“Inspektorat berkomitmen untuk hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” tegasnya.

Dengan adanya bimbingan teknis ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap setiap kecamatan dan kelurahan dapat menjadi motor penggerak pembangunan lingkungan yang tertata, bersih, dan partisipatif, melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan pun ditutup dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan swakelola di wilayah masing-masing.

Suasana berlangsung dinamis dan penuh antusias, menandai komitmen seluruh jajaran aparatur wilayah dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berdaya guna.