Inflasi Juli 2025 Diprediksi Menguat, Harga BBM dan Beras Jadi Pemicu Utama

Pena Insight

Jakarta, 12 Juli 2025 — Kenaikan BBM dan harga beras meski stok melimpah dorong tekanan inflasi Juli, LPEM FEB UI peringatkan risiko jangka pendek terhadap daya beli masyarakat.

Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memprediksi adanya tekanan inflasi cukup tinggi pada Juli 2025. Dalam laporan resmi yang dirilis pekan ini, inflasi bulanan diperkirakan berada di kisaran 0,22 hingga 0,32 persen (month-to-month), sementara inflasi tahunan diprediksi mendekati area tengah target Bank Indonesia sebesar 2,28 hingga 2,38 persen (year-on-year).

Kenaikan harga BBM non-subsidi oleh seluruh penyedia bahan bakar yang efektif berlaku sejak 1 Juli 2025 disebut sebagai faktor pemicu utama. Efek rambatan dari kebijakan ini berpotensi muncul dalam dua bentuk: secara langsung melalui komponen harga yang diatur pemerintah, serta secara tidak langsung lewat meningkatnya biaya transportasi dan logistik yang akan membebani distribusi barang.

Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi Edisi Juli 2025, LPEM FEB UI menyoroti bahwa sektor pangan menunjukkan tekanan signifikan. Harga beras, salah satu komoditas utama dalam indeks harga konsumen (IHK), mengalami lonjakan meskipun cadangan beras pemerintah (CBP) diklaim berada dalam kondisi melimpah.

Kenaikan harga beras tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan justru akibat upaya pemerintah menaikkan volume CBP. Bulog meningkatkan permintaan untuk pengadaan, sehingga memicu kompetisi dengan pasar umum. Hal ini diperparah oleh kenaikan harga gabah setelah panen raya berakhir pada Mei 2025, yang menyebabkan harga beras naik secara sistemik.

Tingginya permintaan dari lembaga pemerintah seperti Bulog, meski dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan, justru menimbulkan tekanan harga. Akibatnya, pelaku pasar swasta kesulitan mendapatkan gabah dengan harga wajar, mendorong harga eceran beras terus naik hingga akhir Juni.

Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi pemerintah: menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan cadangan nasional. Strategi penyerapan beras dalam jumlah besar oleh pemerintah dianggap belum diimbangi dengan mekanisme yang menghindari gangguan pasar, terutama dalam masa transisi pasca-panen.

LPEM FEB UI menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk menghadapi potensi inflasi pangan yang semakin menguat. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan harga dan subsidi, agar kebijakan distribusi tidak menciptakan tekanan baru di sisi harga.

Dengan tingginya tekanan dari sisi energi dan pangan, kelompok masyarakat berpendapatan rendah diperkirakan akan menjadi pihak yang paling terdampak. Kenaikan harga beras dan BBM akan menggerus daya beli rumah tangga, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan dengan ketergantungan tinggi pada distribusi logistik.

Sebagai respons atas kondisi ini, LPEM merekomendasikan agar pemerintah melakukan publikasi data CBP secara berkala, serta mengevaluasi sistem distribusi dan harga eceran tertinggi (HET) beras. Transparansi dan komunikasi publik yang tepat dinilai dapat membantu menstabilkan ekspektasi inflasi jangka pendek.