Hj. Evi Mafringsianti Dorong Banjir Bekasi dan Infrastruktur Jadi Prioritas RKPD 2027

BEKASI — Masalah banjir, perbaikan drainase, hingga penertiban bangunan di bantaran kali menjadi aspirasi utama warga dalam reses Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Evi Mafringsianti, di RW 09 Aren Jaya, Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penjaringan usulan masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam dialog bersama warga, persoalan banjir kembali mengemuka. Warga mengeluhkan genangan yang kerap terjadi saat hujan deras akibat saluran air yang tidak optimal dan adanya bangunan di bantaran kali yang dinilai mempersempit aliran air.

Menanggapi hal tersebut, Evi menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan survei langsung ke beberapa RW guna melihat kondisi drainase di lapangan. Ia menilai perbaikan dan normalisasi saluran air menjadi langkah mendesak untuk mengurangi risiko banjir.

“Persoalan banjir ini memang harus ditangani serius. Perbaikan drainase dan normalisasi aliran air menjadi prioritas. Kita juga perlu penertiban bangunan di bantaran kali agar aliran air tidak terhambat,” ujarnya.

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi menegaskan bahwa aspirasi warga ini akan dibawa dalam pembahasan bersama dinas terkait agar dapat masuk dalam prioritas program 2027.

Evi menjelaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan kegiatan konstitusional yang menjadi fondasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

“Reses ini bagian penting dalam penyusunan RKPD 2027. Warga harus aktif menyampaikan aspirasi karena ini menyangkut arah pembangunan Kota Bekasi,” jelasnya.

Ia mengarahkan usulan warga agar selaras dengan lima fokus belanja pemerintah daerah, yaitu pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, serta ketertiban masyarakat.

Menurutnya, selama ini aspirasi yang muncul lebih banyak berkaitan dengan pembangunan fisik seperti jalan rusak dan saluran air. Namun, ia juga mendorong agar masyarakat mulai mengusulkan program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait penertiban bangunan di bantaran kali, Evi menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas agar langkah yang diambil tetap humanis namun tegas sesuai aturan.

Ia berharap, dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, penanganan banjir di wilayah Aren Jaya bisa dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Reses ini menjadi momentum penting bagi warga RW 09 Aren Jaya untuk menyuarakan kebutuhan lingkungannya. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan dalam sidang DPRD guna memastikan pembangunan 2027 benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat. (Adv)