Harga LPG Kota Bekasi Lebih Tinggi dari Jakarta, Pemkot Panggil Pertamina
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi akan membahas persoalan harga LPG 3 kilogram (kg) yang memiliki harga eceran tertinggi (HET) lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi dijadwalkan memanggil perwakilan Pertamina untuk membahas persoalan tersebut, Senin (16/11/2026).
Perbedaan HET LPG 3 kg antara Kota Bekasi dan Jakarta menjadi salah satu persoalan yang akan ditelusuri pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diberitakan sejumlah media lokal pada 13 November 2026, HET LPG 3 kg di pangkalan resmi Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp18.750 per tabung.
Sementara itu, HET LPG 3 kg di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp16.000 per tabung. Dengan demikian, terdapat selisih Rp2.750 per tabung atau sekitar 17,2 persen lebih tinggi di Kota Bekasi dibandingkan Jakarta.
Penetapan HET di Kota Bekasi tersebut mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 510/Kep.572-Disperindag/XI/2021. Adapun harga di tingkat pengecer Kota Bekasi dilaporkan berada pada kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung.
Perlu dibedakan, angka Rp18.750 di Kota Bekasi dan Rp16.000 di Jakarta merupakan harga tertinggi di tingkat pangkalan resmi, bukan harga jual pengecer. Karena itu, perbandingan harga di kedua wilayah masih perlu dilihat berdasarkan tingkat penjualan dan kondisi distribusi yang sama.
Tri Adhianto mengatakan, pertemuan dengan perwakilan Pertamina dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab tingginya harga LPG di wilayah Kota Bekasi.
"Nanti hari ini kan kepala Disperindag-nya manggil perwakilan Pertamina yang di sini. Ini kita lihat, bedah apa yang jadi persoalannya, apakah distribusinya atau memang ada permainan terkait dengan harga," ujar Tri Adhianto.
Menurut Tri, pemerintah daerah akan menelusuri berbagai kemungkinan yang menyebabkan harga LPG di Kota Bekasi lebih tinggi dibandingkan Jakarta.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian di antaranya persoalan distribusi, dugaan permainan harga, hingga kemungkinan penimbunan atau penahanan barang.
"Apakah ada penimbunan, menahan barang, ya. Karena faktor-faktor itu kan faktor-faktor yang menyebabkan harga itu naik," katanya.
Tri juga menyinggung kemungkinan evaluasi terhadap ketentuan harga LPG di Kota Bekasi, termasuk regulasi yang menjadi dasar penetapan harga eceran tertinggi (HET).
Namun, ia belum memastikan apakah diperlukan perubahan kebijakan atau penyesuaian aturan yang berlaku.
"Saya enggak tahu nih perwalinya apa. Nanti saya lihat dulu, ya. Kan makanya saya minta Disperindag ini dulu, apa kaji dulu, ya, terkait dengan itu," ungkap Tri.
Ia menjelaskan, kajian Disperindag diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam aturan yang selama ini menjadi acuan penetapan harga LPG.
Perbedaan HET sebesar Rp2.750 antara Kota Bekasi dan Jakarta tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dikaji, termasuk dasar perhitungan harga, biaya distribusi, serta kondisi penyaluran LPG di masing-masing wilayah.
Pemerintah Kota Bekasi akan menunggu hasil pembahasan bersama Disperindag dan Pertamina sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait persoalan harga LPG 3 kg. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memastikan harga di tingkat masyarakat tetap terkendali dan penyaluran LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga
Komentar